/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 20" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Pemerintah Daerah%" ]
8 Langkah Kreatif Tata Kelola Pemerintah dan Pemerintah Daerahmerupakan buku yang dirancang untuk membekali para pihak terkait pengelolaan pemerintah dan pemerintah daerah agar dapat mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dan tata kelola yang "baik" (clean governance). Buku ini berisi delapan langkah kreatif dari tata kelola pemerintah dan pemerintah daerah dengan memadukan Intel…
Pemerintahan daerah menjadi penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945rnPemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daera…
Buku ini menjelaskan substansi dan mekanisme pemberhentian kepala daerah. Penjelasan tersebut tidak sekadar mendeskripsikan aturan-aturan yang mengatur isu itu dalam kaidah-kaidah yang bersifat legal formal, tetapi dilakukan pula analisis terhadap aturan-aturan tersebut. Karena analisis yang digunakan adalah analisis akademik, maka dibahas pula teori-teori yang relevan sebagai sandaran utama an…
Untuk memenuhi salah satu tuntutan masyarakat saat bergulirnya reformasi adalah adanya otonomi daerah. Dimana Pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh pada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Daerah Otonom). Sehubungan dengan itu dibutuhkan seperangkat peraturan perundang-…
Dalam buku ini berisi teori pendapat para ahli yang mendukung substansi kelembagaan aparatur daerah sehingga baik teoritis dan implementasi tergambar dalam buku ini.
Buku Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah ini menjadi jawaban akan pentingnya peranan pemerintahan daerah sebagai bagian dari HTN dalam memandu kestabilan jalannya roda pemerintahan di daerah. Hukum Pemerintahan Daerah yang penulis urai dalam buku ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membahas seluruh aspek pokok mengenai hukum pemerintahan daerah …
Buku ini membahas tentang otonomi dan sumber daya manusia,otonomi dan perspektif ekonomi politik,pembangunan berkelanjutan,profil daerah percontohan,warna-warni otonomi.Buku ini membahas tentang masalah ekonomi daerah hingga 50 tahun usia Republik Indonesia,masih tetap merupakan topik yang menarik bagi para elite strategis maupun bagi elite nonstruktural.