/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 300" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Hukum%" ]
Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Dalam praktik pemegang sertifikat tanpa jangka waktu tertentu dapat kehilangan hanya disebabkan gugatan pihak lain yang berakibat pembatalan sertifikat disebabkan cacat…
Buku ini memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsepsi pengujian peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme yang diperlukan untuk menegakkan negara hukum yang demokratis di Indonesia.rnBuku ini memberikan data dan analisis bahwa pemikiran pentingnya pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Sejak pembahasan UUD/ konstitusi yang dilakukan oleh BPUP…
buku ini menjelaskan tentang permusyawaratan dan dprd
Buku ini membahas mengenai hukum perseroan terbatas yang diperkarya dengan contoh kasus dan penyelesaiannya dalam hukum perseroan terbatas
Teori dan analisis harmonisasi ketentuan world trade organization(WTO) TRIPsrnAgreement.rnDilengkapi dengan UU no 19/2002 tentang hak cipta rndalam bahasa indonesia danrnbahasa inggiris serta TRIPs rnagreement.rnrnDAFTAR ISIrnrnBAB I DISHARMONI HUKUM HAK CIPTArnrnBAB II PERLINDUNGAN HAK CIPTA INTERNASIONAL: KONSEPSI DAN PENGATURANNYArnPrinsip Umum Perlindungan Hak CiptarnPengaturan Hak Cipta Me…
Hak Cipta Tanpa Hak Moral, sebuah hasil kajian hukum yang cermat, kritis, dan mendasar. Buku ini mengungkap sisi lemah konsepsi pengaturan Hak Cipta Indonesia yang secara historis merupakan adopsi Auteurswet 1912 yang kemudian ditambal sulam menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tiadanya pengakuan secara eksplisit elemen Hak Moral dalam rumusan Hak Cipta, terbukti memiliki ekses pelemahan sek…
Buku ini untuk mengingatkan komitmen seluruh komponen bangsa menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur
Buku ini menggambarkan strategi pencegahan dan mekanisme penegakan hukum, khususnya berkenaan dengan masalah korupsi yang banyak terjadi di negara tercinta ini. Dalam situasi negara yang dipenuhi praktik korup dengan berbagai lini kerja pemerintahan, penegakan hukum meruapakn faktor penting bagi tegak dan kokohnya negara hukum yang harus dilakukan secara konsisten dan berorientasi kepada keadil…
Buku-buku semacam ini adalah memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama bagi para mahasiswa Perguruan Tinggi bagian hukum, bagian Sosial Ekonomi dan bagian Notariat, para Hakim, para Pengacara, dan para Notaris.rnrnBuku ini belum mengupas segala persoalan mengenai perbuatan melanggar hukum secara menyudahi (uitputtend). Lapangan peninjauan soal ini, yang belum atau hanya sebagian saja di…
Indonesia adalah negara hukum dimana memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Hanya saja, untuk prinsip umumnya, seperti adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan Negara hukum di Indonesia.Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan sec…