Buku ini menguraikan sejarah ringkas hukum lingkungan di Indonesia, pengaruh hukum lingkungan internasional terhadap hukum lingkungan nasional, pengaturan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, penegakkan hukum lingkungan secara perdata, penegakkan hukum lingkungan secara pidan, serta pendekatan penataan dalam hukum lingkungan.
Buku ini membahas mengenai penegakan hukum lingkungan dalam perspektif holistik-ekologis
Buku ini berisi penjelasan secara komprehensif tentang konsep-konsep lingkungan dan permasalahannya, perkembangan kesadaran dan kebijakan lingkungan, perkembangan hukum lingkungan global dan nasional, dan perkembangan peraturan perundang-undangan ling- kungan (dari masa kolonial hingga sekarang). Buku ini juga secara sistematis mengulas konsep, teori, asas dan norma hukum ling- kungan yang meli…
Hukuman mati, dalam pelaksanaannya masih selalu mengundang perdebatan. Di Indonesia, ketidaksetujuan terhadap hukuman mati muncul terutama dari kelompok aktivis HAM. Seringkali, penolakan hukuman mati hanya diasaskan pada aspek kemanusiaan terhadap pelaku kejahatan tanpa melihat aspek kemanusiaan dari koban, serta keluarga dan kerabatnya. Hukuman mati sangat tepat untuk melindungi korban-korban…
Buku ini merupakan pegangan wajib dan saya dedikasikan untuk seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Indonesia baik di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Layanan Umum, BUMN, kecamatan, dan pedesaan, serta PPK pada sektor swasta pun dapat mengadopsi berbagai strategi yang ada pada buku ini.rnBuku ini terlahir karena minimnya referensi buku yang dikhususkan untuk Pejabat Pem…
Buku ini berisikan pembahasan tentang isu - isu hak pekerja outsourcing yang ditinjau dari konsep hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja.
Buku ini berisi mengenai peraturan-peraturan mengenai kedudukan pegawai negeri yang ditinjau atas dasar suatu penyusunan yang pada azasnya adalah kira-kira sama seperti yang dipergunakan dalam undang-undang pokok kepegawaian.
Buku ini berisikan pembahasan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang merupakan norma yang wajib dilaksanakan pengusaha terhadap kerja pekerja atau buruh di tempat kerja, yang mana hal tersebut sama dengan norma kerja yang mengatur masalah upah, cuti, tunjangan hari raya, sampai jaminan sosial tenaga kerja.
Pemerintahan daerah menjadi penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945rnPemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daera…