/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 40" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Negara%" ]
Buku ini berisi mengenai teori hukum tata ruang secara umum, hubungan penataan ruang dengan hukum tanah dan lingkungan hidup, hukum perizinan, kerja sama antar daerah, dan peranan swasta dalam penataan ruang.
Apa pun kontroversi yang muncul, fakta saat ini adalah UUD 1945 sudah diamandemen satu kali yang pengesahannya dilakukan dalam empat tahap; dan setelah UUD 1945 diamandeman ternyata banyak muncul masalah yang memerlukan jawaban sebagai produk analisis dari optik Hukum Tata Negara dan Ilmu Konstitusi.
Buku ini berisikan pembahasan tentang dinamika lembaga negara independen di Indonesia beserta solusinya, mulai dari kerangka konseptual lembaga negara independen, latar belakang kelahiran dan implikasinya terhadap kehidupan ketatanegaraan.
Teologi Konstitusi merupakan konsep baru yang penulis coba perkenalkan ke tengah-tengah belantara ilmu hukum
Pemikiran yang digagas oleh Prof. Dr. Tahir Azhary, S.H., sangat relevan untuk dibicarakan sebagai landasan pemikiran dan filosofis dalam meninjau pola hubungan antara negara, hukum, dan agama, khususnya di Indonesia yang memiliki karakteristik unik sebagai Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esaberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terlebih lagi pasca-1998, aru…
Dalam kurun waktu lebih kurang lima belas tahun selepas reformasi politik 1998-1999, dinamika ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut untuk menemukan disain kelembagaan negara dan sistem hubungan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.rnBanyak permasalahan ketatanegaraan yang mencuat ke permukaan yang menarik untuk dikritisi. Buku ini mengkritisi 12 (duabela…
Problem dasar keseluruhan pembahasan di dalam buku ini adalah sebuah pemikiran politik yang disebut Negara Hukum. Negara Hukum adalah dua terminologi mayor dalam pemikiran politik yang dikenal sejak zaman Yunani Kuno sampai zaman modern hingga kontemporer.
Pakar hukum tata negara terkenal asal Perancis Leon Duguit berkata, "Hukum tanpa kekuasaan adalah tak berdaya, namun kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan, sehingga kekuasaan inilah yang harus dibatasi dan diawasi oleh hukum." Pokok pemikiran tersebut akan menjiwai tulisan yang disajikan dalam buku ini. Buku Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan ini merupakan kumpulan berbagai tul…
Buku ini berisikan pembahasan tentang hal - hal yang berkaitan dengan konstitusi dalam perspektif teori, sejarah, maupun praktik yang berfokus pada bagaimana caranya memahami konstitusi.
Buku ini berisi mengenai amandemen Konstitusi (UUD 1945) yang dilakukan pada masa Orde Reformasi berupaya mengevaluasi dan merevisi kehidupan politik pada zaman Orde Baru. Isu-isu penataan kekuasaan, hubungan negara dan rakyat, serta sejumlah isu besar yang mendasar banyak yang diubah mengikuti spirit reformasi.