/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 5290" ]
Bind Value ⚒️: []
Dalam pergaulan antar budaya saat ini cara kita memaknai pengalaman dan peristiwa tidak otomatis kembali ke belakang, ke sumber nilai-nilai yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Disadari atau tidak, kita sudah selalu menggunakan bermacam sistem nilai lain dari luar juga sebagai rujukan. Dalam praksisnya, kebudayaan selalu berada dalam interaksi percampuran. Ia selalu bergerak melintasi ba…
Sejak Pemerintah mengeluarkan PeraturanPemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020, telah banyak menuai kritik dari masyarakat. Kebijakan “gas dan rem” antara penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang dijalankan berbarengan cenderung kontradiktif. Kebijakan ini seolah menekan “gas dan rem” secara bersamaan. Hasilnya, memasuki bulan keen…
buku ini terbagi dalam sembilan bab tentang Hukum Waris Adat. Permasalahan yang penting dalam pembangunan hukum perundangan nasional tentang Hukum Waris dimuat dalam Bab I Pendahuluan. Pada Bab II diuraikan Pokok-pokok Pengertian, Bab III Pancasila dan azas hukum waris, Bab IV Sistem Pewarisan, Bab V Harta Warisan, Bab VI Para Waris, Bab VII Proses Pewarisan, Bab VIII Peradilan Warisan dan tera…
Buku ini berisi mengenai pendapat keberhasilan pelaksanaan pemilu serta merta tidak berarti proses demokrasi di Indonesia juga sudah berhasil atau terkonsolidasi. Pada waktu buku itu ditulis (2005), A.E. Priyono belum berani mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia sudah terkonsolidasi, tapi demokrasi sudah menjadi sistem politik di Indonesia.
Buku ini berisi mengenai kisah pengalaman dari seorang istri tahanan politik bernama Yeti dan Marni. Yeti dan Marni adalah seorang perempuan yang selamat dari kamp-kamp. Beban mereka adalah lolos dari kematian dengan segala pertanyaan tentang apa salahnya dan makna yang mengikutinya, dan tahun-tahun panjang yang menakutkan dalam kerja keras.
Buku Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia: Quo Vadis, merupakan hasil analisis berupa gagasan dan pemikiran, serta pengalaman empiris yang dituangkan dalam buku ini, dan diharapkan dapat menjadi gambaran dan masukan dalam upaya memperbaiki, mengembangkan, menguatkan, dan meredesain kebijakan pembangunan ekonomi kelautan di Indonesia. Pendekatan analisis dilakukan tidak hanya berdasa…
Buku ini menjelaskan mengenai Suripto yang merupakan satu-satunya orang yang berusaha memberantas KKN di bidang kehutanan, kata Tom Walton, spesialis lingkungan senior dari bank dunia di Jakarta, yang mencatat berbagai bukti dari Suripto dan membuat salah satu kroni Soeharto, Bob Hasan, di penjara karena pemetaan hutan yang merugikan negara. Ini satu-satunya sukses besar pemerintahan reformasi …
Buku ini menjelaskan tentang analisis data penelitian kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian sosial sekarang ini semakin meningkat di masyarakat karena temuan-temuan pada studi kualitatif lebih menjawab persoalan sebenarnya daripada sekadar angka-angka. Dalam beberapa studi ilmu sosial, seperti ekonomi, mulai dilihat bahwa angka-angka yang diperoleh dalam studi tersebut belum…
Buku ini adalah catatan jurnalistik investigatif mengenai sebuah hal yang sengaja ditutup-tutupi dan tidak diizinkan untuk terungkap luas oleh pihak internasional mengenai keterlibatan Indonesia (Soekarno) atas suplai dana untuk membiayai Federal Reserve dan lembaga moneter lainnya.