Hukum Pajak

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-007-394-4

Collation

x, 372 hlm,; 23 cm

Series Title

-

Call Number

343.04 ADR h

Pejabat Pembuat Komitmen: versi Perpres no. 16 tahun 2018

Buku ini merupakan pegangan wajib dan saya dedikasikan untuk seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Indonesia baik di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Layanan Umum, BUMN, kecamatan, dan pedesaan, serta PPK pada sektor swasta pun dapat mengadopsi berbagai strategi yang ada pada buku ini.rnBuku ini terlahir karena minimnya referensi buku yang dikhususkan untuk Pejabat Pem…

Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing: ditinjau dari konsep hubungan kerja …

Buku ini berisikan pembahasan tentang isu - isu hak pekerja outsourcing yang ditinjau dari konsep hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja.

Hukum Kepegawaian di Indonesia

Buku ini berisi mengenai peraturan-peraturan mengenai kedudukan pegawai negeri yang ditinjau atas dasar suatu penyusunan yang pada azasnya adalah kira-kira sama seperti yang dipergunakan dalam undang-undang pokok kepegawaian.

Perlindungan Hukum Pekerja Atau Buruh Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Buku ini berisikan pembahasan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang merupakan norma yang wajib dilaksanakan pengusaha terhadap kerja pekerja atau buruh di tempat kerja, yang mana hal tersebut sama dengan norma kerja yang mengatur masalah upah, cuti, tunjangan hari raya, sampai jaminan sosial tenaga kerja.

Hukum Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah menjadi penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945rnPemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daera…

Hukum Pemerintahan Daerah : Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa ke Masa

Buku ini menggambarkan pergerakan pendulum tersebut, yang tentunya menjadi pelajaran sangat berharga bagaimana merumuskan format otonomi daerah yang sesuai, dan tidak menggerus eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran tersebut secara rinci bisa dicermati berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang lahir semenjak tahun 1945 sampai dengan pengaturan terkahir yaitu UU No.12 Tahun 2008

Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia

Buku ini berisi mengenai perkembangan hukum jaminan di Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan Belanda, Jepang, dari zaman Kemerdekaan sampai dengan era Reformasi saat ini. Sejak itu sudah banyak hukum tentang jaminan yang telah disahkan menjadi undang-undang. Sejak masa Kemerdekaan sampai era Reformasi, ketentuan hukum yang mengatur jaminan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Per…

Perjanjian Perburuhan : perjanjian kerja waktu tertentu dan outsourcing

Perjanjian kerja merupakan pondasi lahirnya hubungan antara pekerja / buruh dengan majikan / perusahaan. Oleh karenanya dalam dunia ketenagakerjaan, perjanjian kerja sangat penting dan krusial perannya, karena di sini ada kekhususan tentang perjanjian kerja yang menyebabkan kedua jenis perjanjian ini (PKWT dan Outsourcing) selalu menarik untuk diteliti dan dibahas. Dengan adanya revolusi indust…

Hukum Perdagangan Internasional

Salah satu alasan semakin diperlukannya hukum perdagangan internasional adalah untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan – kebijakan dan praktik – praktik perdagangan internasional yang merugikan negara lainnya. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum perdagangan internasional. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuh…