/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 6300" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%%" ]
Buku Ini Ingin berkontribusi tentang cara-cara ideal dan proporsional mengenal keberadaan Desa sobagai bentuk tradisional dari pemerintahan Indonesla yang soharusnya dillindungi sebagai kekayaan poradaban yang tidak tornlial harganya, yang harus diberdayakan, disejahterakan ataupun dimandirikan. Di sisi lain, Desa sebagai bagian dari negara, maka seharusnya tertata dalam sebuah sistem yang ada …
Penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah dengan melihat secara langsung pembangunan jalan onderlagh yang dilakukan oleh masyarakat pada semua kecamatan yang ada.
Gerak organisasi apkasi kian dirasakanmanfaatnya oleh anggota dan juga semakin mempunyai gaung serta pengaruh secara nasional. Buku ini diharapkan dapat mendorong segenap anggota Apkasi untuk bekerja lebih inovatif, kreatif, dan akuntabel dalam membangun daerah, membangun Indonesia.
Setelah Papua bergabung secara resmi ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, perkembangan dan dinamika Islam semakin semarak dengan masuknya imigran spontan terutama dari Sulawesi, Jawa dan Maluku.
Buku ini berisi tentang ilmu pengetahuan perpajakan. Pengetahuan tersebut tentu saja sangat penting bagi akademisi, mahasiswa, pemerhati perpajakan dan mereka yang secara konsisten ingin mengembangkan pengetahuan perpajakan. Bagi pemerintah terutama pemegang otoritas perpajakan, buku ini dapat menjadi referensi dalam upayanya meningkatkan kualitas kebijakan perpajakan. Buku ini juga bermanfaat …
Undang-Undang KUP merupakan hukum pajak formal untuk menjalankan hukum pajak material bahkan harus diakui bahwa Undang-Undang KUP menjadi dasar Undang-Undang maupun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. Namun, tidak semua orang bisa memahami Undang-Undang KUP dengan mudah karena banyaknya peraturan pelaksananya. Buku ini menawarkan sebuah pendekatan yang disajikan dengan sebuah gambaran besar …
Buku ini merupakan kajian mengenai semua hal tentang perpajakan yang ada di Indonesia
Tax Amnesty (pengampunan Pajak) merupakan suatu hal yang telah lama dinantikan oleh masyarakat. Akhirnya pada pertengahan tahun 2016 keinginan tersebut dipenuhi oleh Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Masyarakat, khususnya Wajib Pajak menyambut antusias kebijakan ini, terlihat dari antrian Wajib pajak …
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak objektif yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan, dimana yang menjadi wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki/menguasai/memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan tersebut. Pajak Bumi dan Bangunan ini mulai diberlakukan sejak 1 Januari 1986 dengan keluarnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi …
Sistem pemerintahan NKRI menurut UUD 45 memberikan keleluasaan kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Namun dalam pelaksanaannya sistem tata kelola pemerintahan di…