/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 6370" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%%" ]
Buku ini berisi mengenai pendapat keberhasilan pelaksanaan pemilu serta merta tidak berarti proses demokrasi di Indonesia juga sudah berhasil atau terkonsolidasi. Pada waktu buku itu ditulis (2005), A.E. Priyono belum berani mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia sudah terkonsolidasi, tapi demokrasi sudah menjadi sistem politik di Indonesia.
Jika kita bertanya siapa filsuf zaman modern yang paling menentukan pemikiran filsafat kemudian hari, kiranya hanya sedikit orang yang tidak akan menyebutkan Immanuel Kant. Profesor yang tidak pernah keluar dari batas kota Konigsberg. Ibu kota Prusia, dan mengikuti irama hidup harian yang amat teratur, bahkan rutin itu. Dengan pemikirannya yang radikal mengubah gaya manusia berpikir. Bukan seak…
Politik hukum presidential threshold yang dimaknai sebagai perolehan suara pemilu legislatif atau perolehan kursi dengan jumlah minimal tertentu di parlemen sebagai syarat untuk mengajukan calon presiden dan/atau wakil presiden atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (syarat pencalonan), sudah kita anut sejak Pilpres tahun 2004 hingga tahun 2019. Poilitik hukum terkait PT ini m…
Sejak Pemerintah mengeluarkan PeraturanPemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020, telah banyak menuai kritik dari masyarakat. Kebijakan “gas dan rem” antara penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang dijalankan berbarengan cenderung kontradiktif. Kebijakan ini seolah menekan “gas dan rem” secara bersamaan. Hasilnya, memasuki bulan keen…
Hak memilih sebagai hak asasi manusia merupakan bagian penting dari prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin dalam prinsip demokrasi dan menjadi landasan utama dalam bernegara yang dituangkan dalam konstitusi. Tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat adalah penghargaan dan penilaian terhadap hak rakyat untuk memilih dan menentukan arah kehidupan kenegaraan yang dapat menjamin kesejahteraan bers…
Tulisan ini mengulas buku yang ditulis oleh Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef tentang Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Ulasan berfokus pada tiga hal yaitu tentang dinamika pelaksanaan demokrasi dan pemilu di Indonesia dengan batasan pasca reformasi baik dari segi aspek normatif maupun empiris, bagaimana desain sistem penyelenggaraan pemilu, serta bagaimana pemecahan dan harapa…
Pengawasan pemilu merupakan salah satu hal penting untuk memastikan pemilu di Indonesia berjalan secara langsung umum, bebas, rahasia serta jujur, dan adil. Pasang surut sejarah kelembagaan pengawas pemilu dan juga kewenangannya menjadi diskursus tersendiri bagi pemerhati pemilu di Indonesia. Berangkat dari diskursus tentang peran negara, peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan juga masyara…
Di negara-negara demokrasi modern, warga negara menentukan siapa yang akan berkuasa melalui pemilihan umum. Warga negara merupakan pemutus akhir dalam persaingan untuk menentukan mana di antara para kontestan yang memperoleh kewenangan atas mereka. Legitimasi demokratis adalah sejauh mana warga negara menilai pemerintahan secara positif. Perilaku pemberian suara memiliki makna demokratis bila p…
Buku ini bermaksud untuk memaparkan mengenai pemilukada Aceh, dalam perkembangan pemilukada, sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, telah memberikan ruang untuk calon independen, dan hal ini tentunya tidak bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia yakni undang-undang dasar 1945.
Buku ini berisikan pembahasan tentang bagaimana politik lokal dapat mempengaruhi pemilu dan partai politik