/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 6450" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%%" ]
Dalam buku ini berisi teori pendapat para ahli yang mendukung substansi kelembagaan aparatur daerah sehingga baik teoritis dan implementasi tergambar dalam buku ini.
Buku Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah ini menjadi jawaban akan pentingnya peranan pemerintahan daerah sebagai bagian dari HTN dalam memandu kestabilan jalannya roda pemerintahan di daerah. Hukum Pemerintahan Daerah yang penulis urai dalam buku ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membahas seluruh aspek pokok mengenai hukum pemerintahan daerah …
Buku ini membahas tentang otonomi dan sumber daya manusia,otonomi dan perspektif ekonomi politik,pembangunan berkelanjutan,profil daerah percontohan,warna-warni otonomi.Buku ini membahas tentang masalah ekonomi daerah hingga 50 tahun usia Republik Indonesia,masih tetap merupakan topik yang menarik bagi para elite strategis maupun bagi elite nonstruktural.
Secara garis besar, kajian ini memfokuskan pada sasaran berikut ini merumuskan faktor-faktor yang menentukan demokrasi desa dalam konteks tata kelola desa, merumuskan saling keterkaitan antara indikator demokratisasi desa dengan indikator kemampuan desa, merumuskan strategi untuk memperkuat fungsi-fungsi pemerintah desa, dan merumuskan desain demokrasi pada level tata kelola pemerintah desa yan…
Pergeseran politik dan pemerintahan yang terjadi pada era reformasi saat ini merupakan momentum tepat untuk menata kembali administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia agar lebih efektif, efisien, dan demokratis, dalam upaya mewujudkan good governance (kepemerintahan yang baik). Penataan ulang penyelenggaraan pemerintahan mempunyai makna perubahan dan pembaharuan atas berbagai kelemah…
Salah satu dari konsekuensi dari berlakunya undang-undang Nomer 1 Tahun 2004 adalah berlakunya penyelenggaraan kewenangan administratif kepada kementerian negara/lembaga. Kewenangan administratif ini meliputi kewenangan melakukan perikatan atau tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya penerimaan dan pengeliaran negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kemen…
Tujuh tokoh dalam buku ini mencoba mengevaluasi masa pemerintahan Gus Dur dari berbagai segi sesuai inklinasi, perhatian dan keahlian mereka, meliputi bidang, politik, ekonomi, pertahanan-keamanan, hukum dan kelautan