/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 60" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Hukum%" ]
Pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia membuat prinsip checks and balances, supremasi konstitusi, dan kepatuhan pada prinsip hierarki norma tidak bekerja secara ideal. Desain konstitusional baru tersebut—yang meletakkan pengujian perda sebagai lingkup kewenangan Mahkamah Agung—telah meng…
Persepsi masyarakat awam mengenai omnibus law masih beraneka ragam. Penjelasan dari para sarjana hukum juga cenderung sepotong-sepotong. Terlebih teknik pembentukan undang-undang melalui metode omnibus law tergolong baru dan belum banyak diterapkan di negara-neraga lain.rnBahkan, di lingkungan negara-negara common law sebagai tempat asal muasalnya pun masih tergolong kontroversial. Buku ini men…
Buku yang pertama menyajikan teori mengenai norma hukum, jenis dan hierarki, fungsi, dan materi muatan peraturan perundang-undangan, serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan bagian kedua akan membahas mengenai proses dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembagian materi dalam buku 1 berdasarkan bab per bab adalah sebagai berikut: I. Peristilahan dan Ruang L…
Penulis, sebagai seorang Hakim Tinggi, dosen, dan narasumber di berbagai acara seminar hukum nasional, kembali menghadirkan buku Pandangan Kritis Seorang Hakim (Jilid 4) dalam penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Selain membahasnya, penulis juga berusaha menawarkan solusi terkait permasalahan yang dikaji. Buku ini membahas dan mengupas tema-tema penting. Mulai dari: Tugas berat seor…
Buku ini menawarkan modernitas dalam hal mengambil kebijakan publik yang bersifat progresif dan netral, tanpa perlu merasa ragu atau dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, melainkan berorientasi pada urgensi penerapan dan penegakan huku di atas semua vested interested demi untuk merestrukturisasi pilar-pilar keadilan. Buku ini membahas tentang ideologi sebagai midset dan mainstream katastropi h…
Buku ini berisi mengenai masalah advokat secara komprehensif. Dimulai dari hukum negara, tinjauan umum tentang advokat, yang pembahasannya terdiri dari: etika profesi dan profesi mulia, kemandirian profesi advokat, organisasi advokat, kemandirian organisasi advokat, organisasi advokat yang demokratis
Pengujian undang-undang terhadap UUD merupakan salah satu kewenangan MahkamahrnKonstitusi. Buku ini berisi seluk beluk beracara pengujian undang-undang terhadap UUDrndi Mahkamah Konstitusi yang dimulai dari tahapan permohonan, pemeriksaan,rnpembuktian, hingga dikeluarkannya putusan, serta akibat hukum dari perkara yangrnbersangkutan. Pembahasan disampaikan secara runtut, sistematis, dan juga me…
Buku ini berisi mengenai di tengah-tengah intensnya sosialisasi penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan baik oleh Pemerintah maupun instansi-nstansi lainnya, lahirlah buku ini.Diuraikan secara komprehensif tujuh cabang Hukum HaKI Indonesia. Tujuh Undang-undang dibidang HaKI yang berlaku sebagai hukum positif Indonesia merupakan implementasi dan keikutsertaan Indonesia…
Buku ini akan mengulas secara mendalam mengenai hibah dan hutang luar negeri serta alternatif yang mungkin dilakukan pemerintah dalam mencari solusi permasalahan pembiayaan pembangunan.