/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 60" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Pemerintahan%" ]
Buku ini memberikan pemahaman tentang faktor penyebab penyelenggaraan desentralisasi di daerah otonom berkarakteristik kepulauan di Indonesia belum signifikan berhasil. Desentralisasi yang telah diterima sebagai alternatif solusional atas sistem penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya yang dianggap gagal, ternyata belum juga mengubah kesejahteraan masyarakat daerah otonom berkarakteristik kepul…
Fungsi utama dari pemerintahan daerah ialah menyediakan “public goods and services” yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah. Pemerintahan Daerah menghasilkan public goods berupa barang-barang untuk kepentingan masyarakat daerah seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung. Pemerintah daerah juga harus menyediakan public services berupa sekolah, pasar, terminal, rumah sakit dll. Juga harus menye…
Mencari format politik yang demokratis dan birokrasi yang profesional selama proses governance reform senantiasa menguras energi. Banyaknya kendala dan rintangan yang harus dilalui dalam proses reformasi ini yang sering membuat gamang para pendukung gagasan tersebut. Buku ini ditulis untuk membahas berbagai kegamangan tersebut. Pertama adalah persoalan tentang bagaimana melakukan penguatan demo…
Buku ini menyadarkan sekaligus menginspirasi bahwa solusi bagi persoalan administrasi negara mestionya diambil dari akar budaya dan sejarah panjang bangsa ini mengelola negara, mempertimbangkan secara serius warisan ilmu pengelolaan negara Nusantara yang selama ini terabaikan, agar tepat untuk konteks Indonesia.
buku ini berfokus pada isu-isu fundamental terkait keadilan agraria di Indonesia. Buku ini mengangkat konsep penting dari reforma agraria sebagai prasyarat untuk mencapai kemerdekaan rakyat. Penulis menyoroti bagaimana Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960 merupakan manifestasi dari Pancasila dan UUD 1945, khususnya dalam mengatur keadilan sosial dan ekonomi, serta redistribusi sumber daya bag…
Buku ini terinspirasi dari perkembangan yang sangat cepat di bidang hukum sarana pemerintahan sebagai variabel terpengaruh dari perkembangan politik ketatanegaraan republik Indonesia. Penulis membahas tentang hukum sarana pemerintahan dari perspektif sarana pemerintahan berdasarkan pengalaman penulis pada saat melakukan kajian di berbagai instansi pemerintahan dan diperkuat dengan beberapa stud…
Perkembangan BUMD saat ini tidak terlepas dari munculnya Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang di dalamnya mengatur tentang BUMD termasuk didalamnya mengatur tentang tata kelola BUMD berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Buku ini mencoba memberikan pemahaman terkait konsep, kebijakan, dalam pengelolaan BUMD sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan y…
Buku ini ditujuan sebagai pedoman sdisamping peraturan pemerintaha nomor 76 tahun 2001 dalam rangka sosialisasi dan fasilitasi bagi pemerintah desa dan perangkatnya
Buku ini berusaha memotret dan merekam perjalanan demokrasi lokal di Kutai Kartanegara secara lebih luas. Tidak hanya soal pilkada, tetapi juga pelaksanaan otonomi daerah yang bergulir sejak januari 2001.
Buku ini merupakan satu ikhtiar untuk tidak saja mengungkapkan persoalan apa saja yang pernah menjadi bahan kerisauan Jakob Oetama sebagai pemimpin harian nasional terkemuka, dan juga sebagai pemerhati serius masalah sosial-kemasyarakatan, tetapi juga pandangan-pandangan yang ia usulkan sebagai perangsang dalam membuka cakrawala pemikiran.Kumpulan ini tentu saja baru merupakan sebagian kecil, k…