Substansi: Buku ini mengkaji beberapa bab pokok dari Hukum Administrasi, baik teoritis maupun praktis guna memahami Hukum Administrasi secara parsial. Pemahaman secara parsial tersebut sangat perlu guna menuju pemahaman yang komprehensif, menyeluruh dan tajam terhadap Hukum Administrasi, mengingat kajian Hukum Administrasi berkaitan dengan tugas dan wewenang pemerintah yang sekarang berkembang …
Pemerintahan yang bersih, dewasa ini menjadi kajian yang sangat menarik. Buku ini mengkaji dan memaparkan konsep-konsep pemerintahan yang bersih, (Clean Government) dan pemerintahan yang baik serta Asas-asas umum pemerintahan yang layak, sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tidak lepas dari permasalahan hukum karena kesalahpahaman, perbedaan penafsiran, ketidakjelasan pengaturan, ketidakpuasan, ketersinggungan, kecurigaan, tindakan yang tidak patut, curang atau tidak jujur, kesewenang-wenangan atau ketidakadilan maupun terjadinya keadaan-keadaan yang tidak terduga. Di samping itu permasalahan hukum yang terjadi sering…
Buku ini berisi mengenai teori hukum tata ruang secara umum, hubungan penataan ruang dengan hukum tanah dan lingkungan hidup, hukum perizinan, kerja sama antar daerah, dan peranan swasta dalam penataan ruang.
Apa pun kontroversi yang muncul, fakta saat ini adalah UUD 1945 sudah diamandemen satu kali yang pengesahannya dilakukan dalam empat tahap; dan setelah UUD 1945 diamandeman ternyata banyak muncul masalah yang memerlukan jawaban sebagai produk analisis dari optik Hukum Tata Negara dan Ilmu Konstitusi.
Pemikiran yang digagas oleh Prof. Dr. Tahir Azhary, S.H., sangat relevan untuk dibicarakan sebagai landasan pemikiran dan filosofis dalam meninjau pola hubungan antara negara, hukum, dan agama, khususnya di Indonesia yang memiliki karakteristik unik sebagai Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esaberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terlebih lagi pasca-1998, aru…
Dalam kurun waktu lebih kurang lima belas tahun selepas reformasi politik 1998-1999, dinamika ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut untuk menemukan disain kelembagaan negara dan sistem hubungan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.rnBanyak permasalahan ketatanegaraan yang mencuat ke permukaan yang menarik untuk dikritisi. Buku ini mengkritisi 12 (duabela…
Buku ini terinspirasi dari perkembangan yang sangat cepat di bidang hukum sarana pemerintahan sebagai variabel terpengaruh dari perkembangan politik ketatanegaraan republik Indonesia. Penulis membahas tentang hukum sarana pemerintahan dari perspektif sarana pemerintahan berdasarkan pengalaman penulis pada saat melakukan kajian di berbagai instansi pemerintahan dan diperkuat dengan beberapa stud…
Problem dasar keseluruhan pembahasan di dalam buku ini adalah sebuah pemikiran politik yang disebut Negara Hukum. Negara Hukum adalah dua terminologi mayor dalam pemikiran politik yang dikenal sejak zaman Yunani Kuno sampai zaman modern hingga kontemporer.
Pakar hukum tata negara terkenal asal Perancis Leon Duguit berkata, "Hukum tanpa kekuasaan adalah tak berdaya, namun kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan, sehingga kekuasaan inilah yang harus dibatasi dan diawasi oleh hukum." Pokok pemikiran tersebut akan menjiwai tulisan yang disajikan dalam buku ini. Buku Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan ini merupakan kumpulan berbagai tul…