/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 80" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Negara%" ]
Buku ini membahas tentang Pelayanan Publik dan e-Government. Di dalamnya terdiri dari berbagai pokok bahasan, antara lain Ruang Lingkup, Filosofi, Definisi Pelayanan Publik, Aktor-aktor dan Organisasi Pelayanan Publik, Lingkungan Pelayanan Publik, Penganggaran Pelayanan Publik, Kolaborasi Kelembagaan dalam Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan Publik, Perubahan dan Inovasi Pelayanan Publik, E-Go…
Ketika tentara Serikat dan Belanda sesudah perang Pasifik kembali ke Indonesia, maka didapatnja keadaan disini katjau dan banjak sangkut-pautnja, Selainnja kekatjauan tampak pada tiap2 negeri jang menderita karena pendudukan, keadaan dinegeri inipun banyak pula sangkut-pautnja karena akibat perbuatan Djepany jang mempergunakan dan membelokkan aliran-aliran rohan, dinegeri ini dengan tjara jan…
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang l…
kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan Administrasi) adalah ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga – masyarakat atas tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah.rnNamun, di sisi lain, tidak banyak warga – masyarakat memahami bagaimana “cara” dirinya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Buku ini mencoba untuk menawarka…
Sebagai suatu langkah pemantapan atau penguatan sistem demokrasi (konsolidasi sistem demokrasi) salah satu periode yang harus dilewati dalam perubahan sistem ketatanegaraan dari otoritarian sentralistik oligarkis menuju sistem ketatanegaraan demokratis desentralistik adalah melewati beberapa langkah eksperimentasi. Ekseperimentasi tersebut, seperti infrastruktur demokrasi, perumusan perangkat h…
Buku ini diawali dengan mengulas problem ketidakpercayaan (distrust) yang jamak terjadi di antara para pemangku kepentingan di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah Indonesia. Uniknya, kecurigaan terjadi bukan saja karena ASN yang terlibat pengadaan dituding oleh aneka pihak bahwa mereka telah melakukan penyimpangan, tetapi juga karena terdapat aneka oknum aparat penegak hukum (APH) yang diin…
Buku ini pada intinya merupakan uraian hubungan antara dua negara Komunis terbesar di dunia, Rusia dan Tiongkok, sejak pembentukan rezim Komunis di Tiongkok pada tahun 1949. Ini merupakan upaya untuk menggambarkan perkembangan hubungan mereka sejak awal tahun 1950, ketika pemerintah Soviet dan Cina menyimpulkan apa yang tampak sebagai aliansi alami dan hampir tidak ada duanya, hingga pada perte…
Kebijakan penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara merupakan bagian/ruang lingkup dari pada kebijakan pengelolaan barang milik negara, ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan barang milik negara sebelum Reformasi Keuangan Negara telah diatur dalam ICW. Namun ketentuan itu masih bersifat partial, belum integral dan menyeluruh. Penulis akan membandingkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik …
Hukum keuangan negara mulai dikembangkan pada akhir abad kedua puluh ketika negara telah ikut mengatur kepentingan warganya. Sayangnya, literatur tentang hukum keuangan negara masih langka karena literatur yang sudah ada saat ini tidak memberikan pengertian tentang hukum keuangan negara, hanya pengertian keuangan negara. Secara prinsip, kedua hal ini (hukum keuangan negara dan keuangan negar…
Buku ini menjadikan Ilmu subtansi hukum tata negara di Indonesia yakni, kedudukan presiden dan wakil presiden, kekuasaan kehakiman, fungsi perundang-undangan dan sistem pemerintahan di daerah (Jml)