/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Badan usaha%" ]
Pedirian Badan Usaha Milik Desa atau biasa disingkat BUM Desa, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana dalam pasal 187 ayat (1) dinyatakan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa” kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan tentang desa yaitu dalam Bab VIII Badan Usaha Milik Desa Pasal 132…
Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan pengejawantahan dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 87. BUM Desa adalah suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peran penting di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa, dan pemerintah desa. Buku ini bertujuan menjelaskan pentingnya keberadaan BUM Desa dan pengelolaannya guna kepentingan masyarak…
Perkembangan BUMD saat ini tidak terlepas dari munculnya Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang di dalamnya mengatur tentang BUMD termasuk didalamnya mengatur tentang tata kelola BUMD berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Buku ini mencoba memberikan pemahaman terkait konsep, kebijakan, dalam pengelolaan BUMD sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan y…
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kenyataan itu membuat konektivitas antarwilayah di Indonesia menjadi salah satu tantangan serius yang mendesak untuk diperhatikan. Berhadapan dengan tantangan tersebut, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perhubungan yang memiliki peran penting dan strategis melakukan pembenahan internal dan transformasi bis…
Buku ini merupakan bagian dari upaya kolaborasi antara Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, DJPPR, Kemenkeu dengan Politeknik Keuangan Negara STAN untuk menghadirkan knowledge management mengenai penyiapan proyek KPBU di Indonesia, khususnya dari sudut pandang Kementerian Keuangan yang diharapkan akan menjadi referensi, acuan, dan bahan evaluasi bagi upaya pe…
Buku ini memberikan informasi mengenai apa, bagaimana, dan tindakan apa yang harus dilakukan ketika pembaca harus melakukan studi, riset, ketika berhadapan atau diharuskan mengelola sebuah BUMD