/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Demokrasi%" ]
Almond dan Verba (1984) mengatakan budaya politik merupakan suatu sikap orientasi yan khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Kedua ahli ini lalu membagi budaya politik atas tigal hal. Budaya politik parokial, yaitu budaya politik dari individu atau masyarakat yang sama sekali tidak tahu tentang atau mengab…
Buku ini ingin mengajak para pembaca sekaligus memberi gambaran bagaimana seharusnya sebuah negara hukum yang demokratis dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan konstitusi negara secara konsekuen. Pada abad 21, para penyelenggara negara harus lebih cerdas dalam pengelolaan negara yang dikenal sebagai “negara hukum yang demokratis” (democratische rechtsstaat) atau dalam konteks konstitusi…
Buku ini berupaya menyediakan bahan yang sederhana dalam rangka pemberdayaan DPRD. Isinya mulai dari makna demokrasi, desentralisasi serta kedudukan DPRD dalam sistem pemerintahan RI. Selanjutnya dijelaskan pula mengenai tugas dan fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Tidak lupa pula dijelaskan mengenai Sekretariat DPRD agar dapat berperan sebagai staf paripurna.
Karya Muhadam Labolo ini berbicara tentang Demokrasi Politik dan Pemerintahan Daerah, bukan dari sudut pandang teori yang rumit dan berbelit-belit, melainkan dari potret yang autentik di lapangan. Karena itu, bukan hanya isi buku ini yang diangkat dari lapangan, melainkan cara penyajiannya pun tetap bergaya lapangan. Enak, ringan, dan tidak bertele-tele. Sentilan-sentilannya ringan, tetapi teta…
Pada 1950-an Indonesia bereksperimen menerapkan demokrasi parlementer-lazim disebut demokrasi liberal-guna membawa negara baru ini keluar dari berbagai masalah. Namun, perdebatan demi perdebatan tak kunjung padam dan tujuh kabinet berganti mengendalikan negeri. Kendati harus bahwa selama periode tersebut Mahkamah Agung punya gigi, jaksa dan hakim dan hak asasi manusia dihormati, rongrongan pun …
Atmosfer kebebasan yang tumbuh pesat di Era Reformasi dewasa ini tak selalu berbuah manis. Banyak yang ternyata menjadi “korban”. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI pertama yang dua kali terpilih secara demokratis, mungkin yang paling terkena dampak pahit dari ekspresi kebebasan yang membara itu. Bagi SBY, sepertinya tiada hari tanpa kritik, pemberitaan negatif, bahkan fitna…
Proses transisi kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini ternyata lebih dekat dengan kekerasan dan disintegrasi bangsa, mulai dari demonstrasi, kerusuhan massal, konflik antaretnis, daerah operasi militer, pertarungan elit politik, separatisme dan lain sebagainya. Disisi lain masih banyak kejahatan yang mengikissendi-sendi dasar kehidupan moral, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, money politi…
Fungsi utama dari pemerintahan daerah ialah menyediakan “public goods and services” yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah. Pemerintahan Daerah menghasilkan public goods berupa barang-barang untuk kepentingan masyarakat daerah seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung. Pemerintah daerah juga harus menyediakan public services berupa sekolah, pasar, terminal, rumah sakit dll. Juga harus menye…
Buku ini menguraikan secara cermat perkembangan hak-hak asasi manusia baik sebagai gagasan maupun perangkat nilai sosial dalam hubungan internasional, serta pengaruh dari nilai hak-hak asasi manusia terhadap perilaku, pola hubungan antarnegara, dan hukum internasional dari zaman Liga Bangsa-Bangsa, pecahnya perang Dunia II, pembentukan PBB, hingga perkembangan sampai sekarang. Buku ini membahas…