/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Desentralisasi dalam pemerintahan%" ]
Buku ini membahas Sejarah dan evolusi otonomi daerah di Indonesia. Tantangan dan realita yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi. Analisis peraturan perundang-undangan terkait desentralisasi dan dampaknya pada pemerintahan daerah. Buku ini penting bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan yang ingin memahami dinamika otonomi daerah di Indonesia
Ketika otonomi daerah (otda) dicanangkan oleh Pemerintah Pusat awal tahun 2001, banyak yang mempertanyakan apakah otomatis akan terjadi perubahan paradigma yang mendasar dan bersifat struktural. Pasalnya, ''lagu'' yang berkumandang di seluruh provinsi, kabupaten dan kota di indonesia adalah sentralisasi yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia Keseragaman. Akibat…
Setidaknya ada empat hal yang dikritisi dengan tajam dalam buku ini. Pertama, pilkada langsung masih diwarnai oleh berbagai konflik, praktik politik uang, dan pemilih yang tidak kritis. Kedua, kinerja DPRD masih rendah baik dalam membiat perda, menetapkan anggaran, ataupun pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan eksekutif. Ketiga, kewenangan pemerintahan yang diserahkan pemerintah pusat kepad…
Buku ini memberikan pemahaman tentang faktor penyebab penyelenggaraan desentralisasi di daerah otonom berkarakteristik kepulauan di Indonesia belum signifikan berhasil. Desentralisasi yang telah diterima sebagai alternatif solusional atas sistem penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya yang dianggap gagal, ternyata belum juga mengubah kesejahteraan masyarakat daerah otonom berkarakteristik kepul…
Fungsi utama dari pemerintahan daerah ialah menyediakan “public goods and services” yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah. Pemerintahan Daerah menghasilkan public goods berupa barang-barang untuk kepentingan masyarakat daerah seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung. Pemerintah daerah juga harus menyediakan public services berupa sekolah, pasar, terminal, rumah sakit dll. Juga harus menye…
Buku "Otonomi Daerah: Evaluasi & Proyeksi" merupakan analisis komprehensif mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi. Penulis mengevaluasi berbagai aspek penerapan otonomi daerah, mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalannya, serta menawarkan proyeksi dan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.
Buku "Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI" karya H. Andi Mustari Pide diterbitkan oleh Gaya Media Pratama pada tahun 1999. Buku ini mengulas tentang aspek hukum dan implementasi otonomi pemerintahan daerah di Indonesia, yang merupakan isu penting dalam sistem pemerintahan negara ini seiring dengan perubahan politik dan ekonomi yang signifikan. buku ini mencakup analisis mengenai …
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang Otonomi Daerah pertama yang bernuansa demokratis pada awal Era Reformasi di Republik ini. Tentang pengertian otonomi daerah, dapat kita baca dalam Pasal 1 butir h undang-undang tersebut: "Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspira…
Buku ini merupakan kelanjutan dari Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, terdiri dari dua bagian. Bagian pertama menyoroti beberapa isu implementasi yang berkaitan dengan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 32 tahun 2004. Sementara itu, bagian kedua memuat substansi sosialisasi Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Buku ini dapat dijadikan sebagai acua…
Masalah otonomi daerah senantiasa menjadi perhatian yang menarik untuk dibicarakan baik di kalangan ilmuwan bidang pemerintahan, praktisi, maupun para pengamat. Menemukan titik simpul yang tepat yang mengatur keseimbangan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II membutuhkan studi dan penelitian yang me…