/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Ilmu%" ]
Buku ini menghadirkan kondisi riil tantangan, hambatan, dan dinamika Dinas Perpustakaan di 34 provinsi di Indonesia melalui suguhan data lapangan yang menarik tentang kondisi perpustakaan di daerah. Informasi merentang dari soal sumber daya manusia, infrastruktur, anggaran, bahkan relasi kuasa unik yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lain. Pelbagai pengalaman pada tiap Dinas Perpustak…
Buku Ïlmu Administrasi" ini dilengkapi dengan kajian paradigma administrasi yang sebagian ilmuwan menganggap administrasi negara dan administrasi niaga menginduk kepada administrasi umum dan sebagian ilmuwan lain menganggap administrasi negara sebagai ilmu kenegaraan.rnrnBuku ini membicarakan etika administrasi secara filosofis
Kajian hukum peraturan daerah (Perda) tentang penanaman investasi di daerah menunjukkan bahwa perda tersebut bertujuan menciptakan kemudahan dan insentif bagi investor, namun sering kali ditemukan permasalahan seperti inkonsistensi antar perda, yang dapat menghambat iklim investasi. Analisis hukumnya melibatkan peninjauan dasar hukum yang lebih tinggi seperti UU 25/2007 dan UU 23/2014, serta ev…
Buku Putih ini berisi tentang sistem pemerintahan Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Buku ini berisi landasan-landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, hingga praktik dan realitas pemerintahan dari waktu ke waktu. Selain itu, buku ini berisi harapan tentang kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan, dan kedamaian di Indonesia.
Penguasaan metode penelitian merupakan kemampuan yang penting bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi. Mereka juga diwajibkan menaruh perhatian dan memiliki minat dalam penelitian ilmiah. Buku tentang metode penelitian yang disusun secara praktis dan sederhana dan memudahkan bagi mahasiswa dalam menerapkannya masih sedikit, sehingga kehadiran buku ini diharapkan melengkapi…
Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaiman suatu kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota- anggotanya. Ruang lingkup Politik dan negara secara ringkas adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan kekuasaan, pemerintahan, proses memerintah dan bentuk organisasi pemerintahan…
Buku ini akan memberi gambaran mengenai bagaimana kelembagaan dan praktik sistem pemerintahan syari’ah, baik pada masa Nabi Muhammad saw. dan para sahabat Khulafa al-Rasyidin serta masa-masa kekhalifahan Islam. Sekaligus menyandingkan dengan praktik kekuasaan lembaga pemerintahan Indonesia pasca Amandemen UUD 1945 baik secara horizontal, yang meliputi kekuasaan legislatif, konstitutif, ekseku…
Buku ini ingin mengajak para pembaca sekaligus memberi gambaran bagaimana seharusnya sebuah negara hukum yang demokratis dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan konstitusi negara secara konsekuen. Pada abad 21, para penyelenggara negara harus lebih cerdas dalam pengelolaan negara yang dikenal sebagai “negara hukum yang demokratis” (democratische rechtsstaat) atau dalam konteks konstitusi…
Modul ini berisi 17 bab yang memuat 13 pokok bahasan 30% teori dan 70% praktek. Dengan terbitnya Modul Pelatihan Tata Naskah Dinas ini diharapkan dapat menjadi pedoman, pengaturan dan pengelolaan surat-surat dinas agar menjadi teratur dan terarah sehingga efesiensi dan efektifitas dalam pengelolaan administrasi perkantoran dapat tercapai. Penyusun Modul Pelatihan Tata Naskah Dinas ini berharap…
"Buku ini sangat patut dibaca oleh mahasiswa program magister dan doktoral ilmu pemerintahan, di tengah langkanya sumber rujukan tentang akar-akar ilmu pemerintahan baru." (Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A. - Guru Besar pada IPDN)