Masyarakat mulai sadar bahkan mulai mendambakan suatu sistem pengelolaan dan pendayagunaan keuangan negara yang dapat menampung kebutuhan pembangunan yang tambah hari semakin kompleks sifatnya ser…
Hubungan keuangan pusat-daerah merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah, yang sumber penerimaannya terbatasrn, hubungan ini terjadi sebagai …
Hukum keuangan negara mulai dikembangkan pada akhir abad kedua puluh ketika negara telah ikut mengatur kepentingan warganya. Sayangnya, literatur tentang hukum keuangan negara masih langka karena l…
Buku ini menguraikan sistem dan proses pengelolaan APBN dalam kerangka manajemen keuangan negara. Selain diuraikan pokok-pokok manajemen keuangan negara serta proses APBN, diurakan pula peranan DPR…
Buku ini berisi informasi mengenai keuangan negara dalam teori dan praktik yang menganut undang-undang nomor 25 tahun 1999. Buku ini dilengkapi dengan 13 bab yang menjelaskan tentang keuangan negar…
Salah satu penentu usaha Indonesia ke arah demokratisasi ialah perubahan kebijakan menyangkut hubungan fiskal antar-jenjang pemerintahan (inter-governmental fiscal relations). Buku ini merupakan te…
Mempelajari keuangan negara dengan hukum keuangan negara adalah dua hal yang berbeda. Apabila yang pertama disebutkan mempelajari aspek teknisnya, maka hukum keuangan negara mempelajari aspek legal…
Dalam pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah diatur bahwa inspektorat provinsi/kabupaten/kota melakukan reviu atas lapora…
Dalam praktik organisasi modern saat ini, salah satu indikator pencapain kenierja di ukur berdasarkan kemampuannya dalam mengelola keuangan organisasi. Artinya, penggunaan kuangan organisasi di lak…
Dalam buku ini dibahas mengenai apa saja jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang, melalui pembahasan tersebut diharapkan akan diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai perbuatan-p…