/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Keuangan Negara%" ]
Dalam buku ini dibahas mengenai apa saja jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang, melalui pembahasan tersebut diharapkan akan diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Di samping itu juga dibahas mengenai berbagai macam aspek kerugian keuangan negara serta hubungan antara birokrasi dengan koru…
Masyarakat mulai sadar bahkan mulai mendambakan suatu sistem pengelolaan dan pendayagunaan keuangan negara yang dapat menampung kebutuhan pembangunan yang tambah hari semakin kompleks sifatnya serta dapat pula memberikan pijakan dan jaminan ke arah suatu administrasi yang bersih
Seperti yang kita ketahui, tantangan perekonomian Indonesia saat ini tidaklah mudah. Kita masih dihadapkan pada permasalahan krusial seperti angka kemiskinan yang masih relatif tinggi, masih melebarnya kesenjangan antarkelompok. Jika dibiarkan kondisi itu akan menimbulkan penyakit sosial. Banyak sektor penenmaan negara yang perlu dimaksimalkan, tingkat investasi perlu terus dioptimalkan aga…
Hubungan keuangan pusat-daerah merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah, yang sumber penerimaannya terbatasrn, hubungan ini terjadi sebagai akibat dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.rnHubungan keuanan pusat-daerah merupakan suatu pengetahuan yang penting, baik untuk kalangan praktisi pemerintahan maupun mahas…
Hukum keuangan negara mulai dikembangkan pada akhir abad kedua puluh ketika negara telah ikut mengatur kepentingan warganya. Sayangnya, literatur tentang hukum keuangan negara masih langka karena literatur yang sudah ada saat ini tidak memberikan pengertian tentang hukum keuangan negara, hanya pengertian keuangan negara. Secara prinsip, kedua hal ini (hukum keuangan negara dan keuangan negar…
Buku ini menguraikan sistem dan proses pengelolaan APBN dalam kerangka manajemen keuangan negara. Selain diuraikan pokok-pokok manajemen keuangan negara serta proses APBN, diurakan pula peranan DPR dalam pengelolaan anggaran negara melalui fungsi-fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan
Buku ini berisi informasi mengenai keuangan negara dalam teori dan praktik yang menganut undang-undang nomor 25 tahun 1999. Buku ini dilengkapi dengan 13 bab yang menjelaskan tentang keuangan negara di Indonesia dengan teori dan prakteknya.
Salah satu penentu usaha Indonesia ke arah demokratisasi ialah perubahan kebijakan menyangkut hubungan fiskal antar-jenjang pemerintahan (inter-governmental fiscal relations). Buku ini merupakan terjemahan disertasi yang dipertahankan di Universiti Sains Malaysia. Ada dua fase kebijakan yang disajikan, yaitu kebijakan fiskal yang lebih terpusat di bawah UU No.5/1974 yang ditetapkan oleh pemerin…
Mempelajari keuangan negara dengan hukum keuangan negara adalah dua hal yang berbeda. Apabila yang pertama disebutkan mempelajari aspek teknisnya, maka hukum keuangan negara mempelajari aspek legalistik atau dasar hukum dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan mempelajari aspek atau dasar hukum dalam pengelolaan keuangan negara, maka kita dapat mengerti dan memahami bagaimana mengatur pengelol…
Dalam pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah diatur bahwa inspektorat provinsi/kabupaten/kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi LKPD yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada BPK. Oleh karena itu, proses reviu menjadi krusial untuk…