/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Pemerintahan%" ]
Buku Ombak Perdamaian karya Fenty Effendy adalah sebuah buku nonfiksi yang mengisahkan peran Jusuf Kalla (JK) dalam menengahi konflik Aceh hingga menghasilkan perdamaian, terutama setelah bencana tsunami tahun 2004. Buku ini mengungkap cerita di balik layar perundingan Helsinki yang berhasil mendamaikan Aceh. Buku ini diterbitkan oleh Kompas pada tahun 2015, dengan tebal 242 halaman, dan berisi…
Buku ini disusun berdasarkan proses pendokumentasian terhadap kinerja penyelenggaraan daerah di 3 (tiga) provinsi, 10 (sepuluh) kabupaten, dan 10 (sepuluh) Kota yang berstatus kinerja terbaik berdasarkan hasil evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari hasil tersebut, kemudian dikumpulkan dan dianalisa bagaimana praktek penyelenggaraan pemerintahannya. Diharapkan buku ini dapat …
Buku Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Konsep, Asas dan Aktualisasinya mengulas tatanan pemerintahan lokal di Indonesia dari aspek hukum, yang meliputi sejarah, konstitusi, serta asas-asas fundamental seperti desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Buku ini juga membahas secara rinci struktur dan fungsi pemerintah daerah, termasuk pembagian urusan pemerintahan, produk hukum d…
Almond dan Verba (1984) mengatakan budaya politik merupakan suatu sikap orientasi yan khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Kedua ahli ini lalu membagi budaya politik atas tigal hal. Budaya politik parokial, yaitu budaya politik dari individu atau masyarakat yang sama sekali tidak tahu tentang atau mengab…
Buku ini menyajikan mengenai hubungan tata kelola pemerintahan dan sinergitas pemerintah, TNI, dan POLRI
Buku ini berupaya untuk memaparkan sejarah pemerintahan dalam negeri khususnya Departemen Dalam Negeri RI yang sekarang telah berganti nama menjadi Kementerian Dalam Negeri RI. Sejarah pemerintahan dalam negeri menjadi penting intuk diterlusuri untuk melihat bagaimana proses bernegara dapat berjalan dengan baik.
Buku ini membahas implementasi interaksi pemberdayaan dalam kebijakan dana desa untuk mencapai kemandirian desa, menyoroti bagaimana program pemberdayaan masyarakat masih kurang optimal dibandingkan pembangunan infrastruktur. Buku ini menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dan aspirasi mereka dalam mendorong program pemberdayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta bagaimana hal …
Buku Putih ini berisi tentang sistem pemerintahan Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Buku ini berisi landasan-landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, hingga praktik dan realitas pemerintahan dari waktu ke waktu. Selain itu, buku ini berisi harapan tentang kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan, dan kedamaian di Indonesia.
Buku ini akan memberi gambaran mengenai bagaimana kelembagaan dan praktik sistem pemerintahan syari’ah, baik pada masa Nabi Muhammad saw. dan para sahabat Khulafa al-Rasyidin serta masa-masa kekhalifahan Islam. Sekaligus menyandingkan dengan praktik kekuasaan lembaga pemerintahan Indonesia pasca Amandemen UUD 1945 baik secara horizontal, yang meliputi kekuasaan legislatif, konstitutif, ekseku…
Permasalahan utama pemerintahan desa setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa, terutama pengetahuan dan kemampuannya dalam menyusun dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes secara benar. Penelitian ini menjelaskan Formulasi Kebijakan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sungai Ambawang Kual…