Pengalaman Praktek Terbaik Otonomi Daerah di Indonesia - 2017

Buku ini disusun berdasarkan proses pendokumentasian terhadap kinerja penyelenggaraan daerah di 3 (tiga) provinsi, 10 (sepuluh) kabupaten, dan 10 (sepuluh) Kota yang berstatus kinerja terbaik berdasarkan hasil evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari hasil tersebut, kemudian dikumpulkan dan dianalisa bagaimana praktek penyelenggaraan pemerintahannya. Diharapkan buku ini dapat …

Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep, Azas dan Aktualisasinya

Buku Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Konsep, Asas dan Aktualisasinya mengulas tatanan pemerintahan lokal di Indonesia dari aspek hukum, yang meliputi sejarah, konstitusi, serta asas-asas fundamental seperti desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Buku ini juga membahas secara rinci struktur dan fungsi pemerintah daerah, termasuk pembagian urusan pemerintahan, produk hukum d…

Otonomi Daerah : dalam negara kesatuan

Perdebatan dan controversi terkait otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan RI, dibahas dengan tuntas dalam buku ini dengan menggunakan pendekatan yuridis, ekonomis, teoritis dan praktis yang bersumber dari regulasi dan took-tokoh di bidangnya. Adanya unsur dessentaralisi dan dekonsentrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah diuraikan dengan memadai untuk membantu pemahaman bagi pembaca akan a…

Kepemimpinan Melayani di Masa Transisi

Buku Kepemimpinan Melayani di Masa Transisi lebih merupakan refleksi dari pengalaman menulis terhadap perjuangan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Kalimantan Selatan dalam menghadapi tantangan bencana banjir, pandemi COVID-19, dan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kalsel 2020. Dalam perjuangan bersama itu, ada banyak hal yang bisa menjadi inspirasi, terutama soa…

Bunga rampai catatan ilmiah Polisi Pamong Praja

Buku bunga rampai catatan ilmiah Polisi Pamong Praja adalah kumpulan tulisan ilmiah yang berisi analisis mendalam tentang berbagai isu dan praktik yang dihadapi oleh aparat penegak peraturan daerah dan ketertiban umum. Buku ini berfungsi sebagai referensi bagi praktisi, akademisi, dan pihak terkait dengan menyajikan solusi inovatif dan studi kasus dari lapangan, sekaligus terdokumentasi secara …

Teori Organisasi Pemerintahan Daerah

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang melakukan dentuman besar desentralisasi (Big Bang Decentralization). Namun, secara kelembagaan hampir seluruh perangkat daerah diatur secara kaku (rule driven organization) tanpa mengindahkan visi dan misi organisasi sesuai prinsip mission driven organization. Bentuk organisasi daerah berdasarkan scoring tanpa memperhatikan aspek sosial, ek…

Figur dan Mindset Pemerintahan dari Nduga, Papua Pegunungan

Nduga adalah salah satu kabupaten dari Provinsi Papua Pegunungan. Kabupaten ini berada di hamparan Lembah Baliem yang dikelilingi oleh Pegunungan Jayawijaya, yang terkenal karena puncak-puncak salju abadinya. Figur dan Mindset Pemerintahan dari Nduga, Papua Pegunungan mengisahkan bagaimana Penjabat Bupati Nduga, Elai Giban, S.E., M.M., menghadapi berbagai tantangan dan dinamika dalam membangun …

Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah

Edition

Cet.1

ISBN/ISSN

979-97114-0-1

Collation

-

Series Title

-

Call Number

354 SYA d

Negara dan Masyarakat : Studi Penetrasi Negara di Riau Kepulauan Masa Orde Baru

Buku ini termsuk salah satu yang mencoba mempelajari implikasi dari penetrasi negara di Riau Kepulauan, suatu kawasan dimana sebelumnya negara nasional bukan saja lambat dikenal oleh masyarakat setempat, tidak berdaya merombak kepincangan stuktur sosial ekonomi yang telah menjadi klasik di kawasan ini

Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Buku "Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" menyajikan analisis mendalam mengenai konsep, implementasi, dan tantangan otonomi daerah di Indonesia. Penulis buku ini menguraikan latar belakang historis dan yuridis dari pelaksanaan otonomi daerah, serta mengevaluasi keberhasilannya dalam konteks desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.