/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Yusran Lapananda%" ]
Sejak tahun 2014 pengelolaan barang milik negara/daerah untuk pertamakali pengaturannya diatur melalui Peraturan Pemerintah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan khusus untuk pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pe…
Satu lagi buku karya Yusran Lapananda, SH., MH, selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo dirilis pada akhir Agustus 2015. Buku dengan judul “Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi” diterbitkan oleh penerbit di Jakarta “RMBooks” Group Rakyat Merdeka. Sebelumnya di tahun 2014, Yusran…
Dalam pelaksanaan tata pemerintahan daerah, seringkali muncul perbedaan pemahaman dan penafsiran antara pejabat pengelola keuangan daerah, staf pelaksana, maupun DPRD terhadap berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Perbedaan tersebut muncul karena jarang sekali ada catatan, jurnal, atau buku sekalipun yang secara komprehensif membahas se…
Perjalanan Dinas sejatinya dilakukan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kemampuan para pejabat aparatur negara. Syangnya seringka;i anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mestinya digunakan untuk pemenuhan fasilitas kesehatan, pendidikan, kemiskinan dan pengangguran, infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat pun tak luput dari sasaran para pejabat untuk dikapling menjadi anggaran …
Pengelolaan keuangan desa seringkali disamaartikan dengan pengelolaan keuangan daerah. Padahal di antara pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan keuangan desa terpisah pengaturannya. Demikian pula dalam struktur penyusunan dan pembentukan dasar hukum pengaturan pengelolaan keuangan desa, sudah jelas pengaturannya.rnrnInilah buku yang merupakan tafsir atas ketentuan peraturan perundang-un…