Dalam pelaksanaan tata pemerintahan daerah, seringkali muncul perbedaan pemahaman dan penafsiran antara pejabat pengelola keuangan daerah, staf pelaksana, maupun DPRD terhadap berbagai ketentuan da…
Perjalanan Dinas sejatinya dilakukan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kemampuan para pejabat aparatur negara. Syangnya seringka;i anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mestinya digun…
Sejak tahun 2014 pengelolaan barang milik negara/daerah untuk pertamakali pengaturannya diatur melalui Peraturan Pemerintah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelol…
Satu lagi buku karya Yusran Lapananda, SH., MH, selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo dirilis pada akhir Agustus 2015. Buku dengan judul “Penyel…
Pengelolaan keuangan desa seringkali disamaartikan dengan pengelolaan keuangan daerah. Padahal di antara pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan keuangan desa terpisah pengaturannya. Demikia…