Filter by
# Debug Box
/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 1610" ]
Bind Value ⚒️: []
Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi
Substansi: Buku ini mengkaji beberapa bab pokok dari Hukum Administrasi, baik teoritis maupun praktis guna memahami Hukum Administrasi secara parsial. Pemahaman secara parsial tersebut sangat perlu guna menuju pemahaman yang komprehensif, menyeluruh dan tajam terhadap Hukum Administrasi, mengingat kajian Hukum Administrasi berkaitan dengan tugas dan wewenang pemerintah yang sekarang berkembang …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-2685-07-7
- Collation
- xi, 185 hlm. : 23 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.06 SAD h
Amendemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal
Konstitusi merupakan aturan mendasar yang mengatur fungsi dan kewenangan organ-organ negara serta hubungan antara negara dan rakyatnya. Sebagaimana layaknya pohon yang hidup (living tree), konstitusi harus dapat terus tumbuh dan berkembang dengan mengikuti dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya, seluruh konstitusi yang terkodifikasi di dunia dapat dikatakan memiliki klausa amende…
- Edition
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-623-231-092-6
- Collation
- xxxiv, 186 hlm ; 23 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.032 PAN a
Meneroka Relasi Hukum, Negara, Dan Budaya
Begitulah hukum di Indonesia. Ibarat buku tabungan, kondisi hukum, negara, dan budaya di negeri ini seperti rekening dengan saldo yang pas-pasan. Tak seluruhnya gelap memang. Agak remang-remang, tetapi belumlah terang-benderang. Posisi Mahkamah Konstitusi, misalnya, segala putusan yang dikeluarkan lembaga ini kerap disanjung dan dibanggakan, lantaran ia menerobos kebuntuan hukum. Namun, oknumny…
- Edition
- Ed.1
- ISBN/ISSN
- 978-602-433-542-7
- Collation
- xii, 456 hlm. ; 23 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 343.032 AGU m
Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Ya…
Pemerintahan yang bersih, dewasa ini menjadi kajian yang sangat menarik. Buku ini mengkaji dan memaparkan konsep-konsep pemerintahan yang bersih, (Clean Government) dan pemerintahan yang baik serta Asas-asas umum pemerintahan yang layak, sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
- Edition
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 979-3333-81-9
- Collation
- xxvi, 256 hlm. :ilus. ;23 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 340.11 MUI p
Pengantar Hukum Pemilihan Umum
Buku ini merupakan salah satu bacaan awal yang baik untuk menelusuri jejak teori tentang kepemiluan. Buku yang terdiri atas 16 (enam belas) bab dengan kajian yang lengkap sehingga dapat mengantar pembaca untuk memahami Pemilu secara umum. Kajian dalam buku ini terdiri atas: Pemilihan Umum; Landasan Pemilu; Asas Pemilihan Umum; Dasar Hukum Pemilu; Prinsip Penyelenggaraan Pemilu; Fungsi Pemilu; T…
- Edition
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-422-291-8
- Collation
- xiv, 332 hlm.: ilus.; 23 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.07 FAJ p
Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD
Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tidak lepas dari permasalahan hukum karena kesalahpahaman, perbedaan penafsiran, ketidakjelasan pengaturan, ketidakpuasan, ketersinggungan, kecurigaan, tindakan yang tidak patut, curang atau tidak jujur, kesewenang-wenangan atau ketidakadilan maupun terjadinya keadaan-keadaan yang tidak terduga. Di samping itu permasalahan hukum yang terjadi sering…
- Edition
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-538-427-4
- Collation
- ix, 440 hlm; 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.07 RON p
Diskualifikasi Petahana: Kajian pelanggaran penyalahgunaan wewenang kepala da…
Permaslahan dalam Pilkada sangatlah kompleks dan tak kunjung dapat terselesaikan. Penulis berpendapat tidak hanya persoalan netralisasi ASN yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan yang masih bermasalah, seperti yang telah dibahas dalam buku sebelumnya. Tapi ada juga persoalan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah yang masih terjadi dalam penyelenggaraan pi…
- Edition
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-7995-33-8
- Collation
- xxiv, 300 hlm ; 25 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.07 SIR d
Konstitusi HAM: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & Ma…
Buku ini merupakan kajian teori konstitusi (constitutional theory) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai substantive law atau hukum materiil dalam pengujian yudisial konstitusionalitas undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Argumen utama buku ini menyatakan bahwa UUD NRI 1945 sebagai konstitusi bagi Indonesia adalah K…
- Edition
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-229-296-8
- Collation
- viii, 196 hlm.: ilus,; 23 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.08 TIT k
Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat
buku ini wajib dibaca oleh para politisi, birokrat, perencana, dpsen, mahasiswa, dan lain lian karena membahas mengenai perkembangan konsep, teori, dan berbagai pendekatan pembangunan, peberdayaan masyarakat dan partisipasi sebagai kerangka landasan konseptual.
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-95833-6-6
- Collation
- xviii, 124 hlm. ; ilus. ; 23 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.08 WIG m
Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara
Pengujian konstitusional (constitusional review) walaupun telah dijalankan oleh berbagai negara sejak lama, merupakan hal yang baru dalam sistem konstitusional negara kita. Pengujian konstitusional baru diadopsi oleh UUD 1945 melalui perubahan konstitusi oleh MPR pada tahun 2001 dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) dan pasal 24C. Sejak dibentuk pa…
- Edition
- Ed. 1, Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-283-1
- Collation
- xx, 226 hlm.; 23 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342 JIM k
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography