/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 560" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
Buku ini merupakan salah satu bacaan awal yang baik untuk menelusuri jejak teori tentang kepemiluan. Buku yang terdiri atas 16 (enam belas) bab dengan kajian yang lengkap sehingga dapat mengantar pembaca untuk memahami Pemilu secara umum. Kajian dalam buku ini terdiri atas: Pemilihan Umum; Landasan Pemilu; Asas Pemilihan Umum; Dasar Hukum Pemilu; Prinsip Penyelenggaraan Pemilu; Fungsi Pemilu; T…
Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tidak lepas dari permasalahan hukum karena kesalahpahaman, perbedaan penafsiran, ketidakjelasan pengaturan, ketidakpuasan, ketersinggungan, kecurigaan, tindakan yang tidak patut, curang atau tidak jujur, kesewenang-wenangan atau ketidakadilan maupun terjadinya keadaan-keadaan yang tidak terduga. Di samping itu permasalahan hukum yang terjadi sering…
Permaslahan dalam Pilkada sangatlah kompleks dan tak kunjung dapat terselesaikan. Penulis berpendapat tidak hanya persoalan netralisasi ASN yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan yang masih bermasalah, seperti yang telah dibahas dalam buku sebelumnya. Tapi ada juga persoalan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah yang masih terjadi dalam penyelenggaraan pi…
Buku ini merupakan kajian teori konstitusi (constitutional theory) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai substantive law atau hukum materiil dalam pengujian yudisial konstitusionalitas undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Argumen utama buku ini menyatakan bahwa UUD NRI 1945 sebagai konstitusi bagi Indonesia adalah K…
buku ini wajib dibaca oleh para politisi, birokrat, perencana, dpsen, mahasiswa, dan lain lian karena membahas mengenai perkembangan konsep, teori, dan berbagai pendekatan pembangunan, peberdayaan masyarakat dan partisipasi sebagai kerangka landasan konseptual.
Pengujian konstitusional (constitusional review) walaupun telah dijalankan oleh berbagai negara sejak lama, merupakan hal yang baru dalam sistem konstitusional negara kita. Pengujian konstitusional baru diadopsi oleh UUD 1945 melalui perubahan konstitusi oleh MPR pada tahun 2001 dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) dan pasal 24C. Sejak dibentuk pa…
Buku ini berisi mengenai teori hukum tata ruang secara umum, hubungan penataan ruang dengan hukum tanah dan lingkungan hidup, hukum perizinan, kerja sama antar daerah, dan peranan swasta dalam penataan ruang.
Apa pun kontroversi yang muncul, fakta saat ini adalah UUD 1945 sudah diamandemen satu kali yang pengesahannya dilakukan dalam empat tahap; dan setelah UUD 1945 diamandeman ternyata banyak muncul masalah yang memerlukan jawaban sebagai produk analisis dari optik Hukum Tata Negara dan Ilmu Konstitusi.
Buku ini berisikan pembahasan tentang dinamika lembaga negara independen di Indonesia beserta solusinya, mulai dari kerangka konseptual lembaga negara independen, latar belakang kelahiran dan implikasinya terhadap kehidupan ketatanegaraan.
Buku ini berisikan pembahasan tentang penerapan yurisdiksi universal bertujuan untuk menilai pelaksanaan yurisdiksi universal dalam kedaulatan nasional negara - negara. yang diukur dengan ketentuan hukum yang berlaku.