Perubahan UUD 1945 dengan Teknik Amandemen

Penataaan ketatanegaraan secara mendasar dilakukan melalui reformasi konstitusi, karena konstitusi sebagai hukum dasar berisi tentang ketentuan fundamental masyarakat menata diri dalam kehidupan ketatanegaraan. Berbagai konflik ketatanegaraan yang terjadi acapkali bersumber pada kekosongan pengaturan dalam konstitusi, misalnya konflik kewenangan antara legislatif dan eksekutif ataupun konflik k…

Back to The Original 1945 Constitution of The Republic of Indonesia

Everytime Indonesia revise or amend the 1945 Constitution, this nation has always experienced political disability. That political chaos had spread into other various life sectors, including socioeconomic. When changing the 1945 Constitution with Republic of Indonesia Union Constitution (RIS) in early of independence era, Indonesia plunged in Liberal Democracy immediately. As a result, the cabi…

Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara

Hukum konstitusi merupakan bentuk hukum yang mendefenisikan hubungan antara pelbagai lembaga di dalam suatu negara. sangat penting memahami hukum konstitusi karena ia menjadi hukum dasar negara yang mengatur bagaimana menyelenggarakan negara, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Buku ini membahas hukum konstitusi dan kelembagaan negara di Indonesia. Materi buku ini dibuka denga…

Introduction To Indonesian Constitutional Law

Edition

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-1123-11-9

Collation

xxxviii, 248 hlm.: 23 cm

Series Title

-

Call Number

342.02 MAS i

The Politics of Sufficiency: Making it easier to live the Good Life

“Growth” is the only political, economic and social goal recognized today. But it brings us up against the ecological limits of the planet – and against the increasingly widespread recognition of the fact that material wealth alone cannot make us happy. For this reason, ever growing numbers of people are seeking and discovering alternative and sustainable ways of living. This is to be wel…

Hak Asasi Manusia: dialektika universalisme vs relativisme di indonesia

Globalisasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah berlangsung selama beberapa decade telah menyebabkan perdebatan universalisme versus relativisme dalam hak asasi manusia (HAM) semakin tajam di berbagai negara. Rejim HAM internasional dan para pendukung prinsip universalisme HAM berusaha untuk mengimplementasikan norma-norma HAM kesemua negara, melintasi batas-batas norma-norma lokal seperti agama…

Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi = Human rights in democratiche…

Hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat secara inheren dalam diri manusia sebagai subjek hukum harus dilindungi demi dan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang secara fitrah dianugerahi oleh Tuhan kepada manusia. Karenanya, tidak seorang pun yang dapat mengabaikan, termasuk negara ataupun penguasa atau pemerintah. Atas dasar itu, negara dan pemerintah harus menghormati, menghargai, …

Hukum dan Hak Asasi Manusia

Buku ini mengkaji secara detail dasar filosofi hak asasi manusia. Bab kedua mengulas tentang sejarah hak asasi manusia. Bab ketiga secara rinci menarasikan instrumen hak asasi manusia, baik dalam konteks internasional maupun nasional. Pada Bab keempat dan kelima, asumsi tentang konsep dan implementasi hak asasi manusia dalam konteksnya dengan keadaan dan jenis-jenis hak asasi manusia yang te…

Kultur Hak Asasi Manusia di Negara Iliberal

Gelombang revolusi de­mokrasi akhir 1980an dan perubahan politik yang terus ber­langsung hingga akhir 1990an di pelbagai kawasan, termasuk di Indonesia pada 1998, sering disebut secara optimistis sebagai “zaman hak”. Diyakini bahwa kinilah zaman ketika hak asasi manusia menjadi satu-satunya ide moral yang telah mendapat penerimaan secara universal.rnrnNamun, optimisme tersebut rupanya tak…

Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Buku ini membahas tentang perlindungan HAM oleh MKRI pada term pertama 2003-2008 di bawah kepemimpinan Jimly Asshiddiqie (the Jimly court) melalui pengujian konstitusionalitas undang-undang, Perubahan UUD NRI 1945 mentrasformasikan HAM sebagai hak-hak alamiah menjadi ketentuan-ketentuan konstitusional dan sekaligus membentuk MKRI dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang da…