Text
Perang bintang 2014 : konstelasi dan prediksi pemilu dan pilpres
Hal yang paling istimewa dari buku perang bintang 2014, meskipun buku tersebut bagi pembaca rutin harian koran. Tidak menutup kemungkinan karya Burhanuddin Muhtadi tersebut sudah dibaca dari berbagai tulisannya dibeberapa harian.
Namun buku tersebut menyisahkan kesan “karut marut” instabilitas politik yang melanda bangsa ini dari tahun 2009, pasca terpilihnya SBY Boediono. Ada sekelumit potret jejaring kuasa yang mengintervensi partai politik sehingga mau tak mau hampir semua pengamat politik mensinyalir kalau partai politik saat ini adalah akar yang menyebabkan sehingga episentrum korupsi semakin didominasi oleh pejabat publik, yang direkrut dari partai politik.
Oleh karena itu, salah satu yang patut menjadi catatan adalah perbaikan regulasi sistem pemilu kita, perbaikan regulasi sitem partai politik sebagai pilar demokrasi. Seperti tawaran Burhan, agar diupayakan konsitensi penyederhanaan partai politik di parlemen dengan harapan sistem pemerintahan presidensil tidak selamanya berada dalam “tawanan” parlemen.
Burhanuddin Muhtadi dengan berkali-kali mengutip pendapat Scott Mainwaring, menyatakan bahwa dari hasil riset oleh Mainwaring terhadap tiga puluh satu negara yang pernah menganut sistem pemerintahan presidensil dengan kombinasi mutippartai, tampaknya gagal total mewujudkan pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang mampu mewujudkan janji politiknya selama masa pemerintahan.
Hal tersebut disebabkan tidak lain antara Presiden dan DPR sebagai lembaga legislatif adalah dua lembaga yang mendapat legitimasi dipilih secara langsung oleh rakyat. Terjadi duel legitimacy Sehingga sudah merupakan keniscayaan politik bagi Presiden yang terpilih harus menjaring koalisi di parlemen, dengan mimpi, mampu menguatkan setiap kebijakannnya.
Tapi apa yang terjadi, dengan sistem pemerintahan presidensil yang dikombinasikan dengan multipartai ekstrem. Tampaknya kecurigaan Mainwaring terbukti sudah, yang menjadi permasalahan adalah munculnya bangunan koalisi yang pragmatis dan terciptanya koalisi sekedar kepentingan trasaksional.
Tersedia | SJN00004951 | 320.959 BUR p |
Tidak tersedia versi lain