Computer File
POTRET KEPERCAYAAN PUBLIK, GOOD GOVERNANCE DAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA
Pemerintah daerah di Indonesia sampai saat ini masih terus berpacu untuk meningkatkan kinerjanya, mengingat sampai saat ini kinerja masih menjadi permasalahan yang terus terjadi pada organisasi pemerintah daerah. Dari sisi kinerja non keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama 3 (tahun) sebagaimana dilaporkan oleh UNDP berada jauh dibawah IPM negara-negara ASEAN seperti: Singapore, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand (UNDP, 2021). Secara nasional, masih terdapat 12 provinsi atau 35,29% dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada kategori “sedang”, 296 kabupaten/kota atau 57,59% dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada kategori “sedang” dan 26 kabupaten/kota atau 5,06% dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada kategori “rendah” (BPS-RI, 2021). Dari sisi kinerja keuangan, secara nasional kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia selama periode 2018-2020 mengalami penurunan, dimana realisasi pendapatan daerah dan realisasi PAD untuk tahun 2019 mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,97% dan 1,77%, sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan masing-masing sebesar 15,30% dan 21,87% (Kementerian Keuangan, RI, 2021). Masih belum baiknya kinerja pemerintah di Indonesia tentunya disebabkan banyak faktor, diantaranya kepercayaan public yang rendah sebagai dampak dari kualitas tatakelola/good governance dan e-government yang belum baik.
Tersedia | SJN00007500 | 325 | Perpustakaan Amir Machmud |
Tidak tersedia versi lain