Evaluasi Kinerja Daerah

Yang akan diurai dalam buku ini adalah dinamika yang dilakukan Pemerintah Pusat untuk menjamin pemerintahan daerah selaku penyelenggara Urusan Pemerintahan mampu memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan azas-azas kepemerintahan yang baik

Kelembagaan Daerah

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-70629-3-1

Collation

122 hlm., 21 cm

Series Title

-

Call Number

352 SUM k

Manajemen Pemerintahan

Buku ini menjabarkan pokok-pokok pengertian dan tujuan manajemen, pemerintahan, dan manajemen pemerintahan dalam bab pertama. Selanjutnya bab kedua dijabarkan mengenai konsep manajemen publik, meliputi fungsi pokok manajemen, tingkatan dan orientasi manajemen, manajemen kinerja dan publik baru, serta implemantasi New Public Management. Bab ketiga, penjelasan konsep dan pengertian organisasi, bi…

Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut

Kebutuhan ikan dunia yang terus meningkat, di satu sisi telah memberikan peluang ekonomi yang besar bagi negara-negara produsen ikan, namun di sisi lain telah mendorong over-eksploitasi sumberdaya perikanan laut. Jika hal ini dibiarkan terus berlangsung, kerusakan sumberdaya ikan dan habitatnya akan semakin meluas dan trade off antara ekonomi dan konservasi sumberdaya perikanan akan terus menin…

Perjalanan Panjang Pilkada Serentak

Setiap menjelang pelaksanaan pemilu maupun pilkada, siapa pun selalu membicarakan ihwal pesta demokrasi tersebut. Hal itu karena kita percaya bahwa pesta demokrasi dapat membawa perubahan besar, baik di pusat maupun di daerah.rnrn rnrnSejak awal era Reformasi, penyelenggaraan pilkada diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Perubahan dan penyempurnaan atas undang-undang mengenai…

Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah

Buku dengan judul Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah, dilatarbelakangi oleh harapan adanya kemandirian fiskal bagi daerah melalui penggalian sumber pendanaan yang ada, sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Saat ini pajak daerah, sebagai salah satu sumber pendanaan bagi daerah, secara r…

Birokrasi Dalam Polemik

Birokrasi dalam polemik mengacu pada berbagai masalah dan perdebatan yang muncul terkait dengan sistem pemerintahan dan administrasi yang seringkali dianggap lambat, berbelit-belit, dan tidak efisien. Polemik ini mencakup isu-isu seperti korupsi, kurangnya transparansi, tumpang tindih kewenangan, dan pelayanan publik yang buruk.

Politik Ekologi : Pengelolaan Taman Nasional Era Otda

Konsep “Politik Ekologi” yang digunakan dalam menganalisis pengelolaan taman nasional ialah menekankan peran stakeholders baik pelaku langsung maupun tidak langsaung. Misalnya, pelaku langsung melibatkan pemerintah pusat (Kementrian Kehutanan/Dirjen PHKA-Balai Taman Nasional di daerah), Dinas kehutanan Provinsi dan Kabupaten. Perdebatan kewenangan “pengelolaan taman nasional” di berbaga…

Hutan Rakyat di Simpang Jalan

Buku ini bertolak dari pertanyaan, apakah hutan rakyat memang sudah menggambarkan idealitas pengelolaan hutan? Apakah berbagai potensi ekologi, sosial, dan ekonomi tersebut adalah rangkaian fakta atau sekadar mitos belaka? Masih adakah ruang-ruang perbaikan dan intervensi kebijakan yang diperlukan untuk mendorong pengelolaan dan pengusahaan hutan rakyat yang optimal?

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Buku ini disusun berdasarkan pemikiran bahwa dalam era otonomi daerah sudah selayaknya masalah pajak daerah dan retribusi daerah dapat lebih didayagunakan