/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 20" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Pemerintahan Daerah%" ]
Hukum pemerintahan daerah dan investasi memiliki beragam segi dan bentuk yang saling melengkapi. Di samping segi dan bentuk keilmuan hukum, segi dan bentuk pemerintahan (tata pemerintahan pusat-daerah) terdapat pula segi dan bentuk investasi yang berbasis kepada bisnis/ekonomi serta konversi ketiga hal tersebut. Segi dan bentuk keilmuan hukum akan terkait dengan hukum dan pemerintahan, hukum da…
Masalah otonomi daerah senantiasa menjadi perhatian yang menarik untuk dibicarakan baik di kalangan ilmuwan bidang pemerintahan, praktisi, maupun para pengamat. Menemukan titik simpul yang tepat yang mengatur keseimbangan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II membutuhkan studi dan penelitian yang me…
Secara lengkap dan padat, buku ini menyajikan hal-hal penting mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dalam 7 (tujuh) bagian pembahasan yang terstruktur dari hulu sampai hilir. Bagian pertama membahas tentang Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah. Kedua tentang Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Ketiga tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah. Keempat tentang Perimbangan Keuangan antara Pem…
Buku ini mencoba menguraikan mengenai Hukum Pemerintahan Daerah secara menyeluruh dengan sedikit perubahan, makan komposisi bab yang ada dalam buku ini mencoba untuk mengikuti komposisi babyang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah
Buku ini menggambarkan pergerakan pendulum tersebut, yang tentunya menjadi pelajaran sangat berharga bagaimana merumuskan format otonomi daerah yang sesuai, dan tidak menggerus eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran tersebut secara rinci bisa dicermati berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang lahir semenjak tahun 1945 sampai dengan pengaturan terkahir yaitu UU No.12 Tahun 2008
Kebijakan yang mengatur mengenai desa pada realitasnya belum mampu mewujudkan kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa ibarat obyek eksperimentasi regulasi. Buku ini hadir untuk memberikan kontribusi atas persoalan persoalan desa tersebut. Relevansinya diharapkan semkain besar seiring dengan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terutama dalam mendorong pembangunan kemandi…
Buku ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para aparatur dan birokrat pemerintah daerah, termasuk perangkat daerah otonom, juga para praktisi, agar senantiasa dapat mengikuti perkembangan otonomi daerah
Konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya merupakan upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki untuk tujuan hidup yang lebih sejahtera. Pemberdayaan yang diinginkan oleh masyarakat adalah pemberdayaan yang bisa membangun masyarakat ke arah lebih sesuai dengan tujuan pemberdayaan, yaitu usaha…