/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 30" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Otonomi%" ]
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang Otonomi Daerah pertama yang bernuansa demokratis pada awal Era Reformasi di Republik ini. Tentang pengertian otonomi daerah, dapat kita baca dalam Pasal 1 butir h undang-undang tersebut: "Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspira…
Buku ini berisikan pembahasan tentang ide penulis yang bertujuan untuk memberikan rangsangan ide kepada para pengambil keputusan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu dalam menyusun kebijakan baru terhadap papua.
Sejak tahun 2005, sistem perencanan pembangunan daerah di Indonesia mengalami perobahan yang cukup mendasar. Perobahan ini terjadi karena mulai diterapkannya otonomi daerah dalam sistem pemerintahan dimana pemerintah daerah diberikan sumber keuangan dan kewenangan lebih besar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Sesuai dengan ketentuan perundang berlaku, d…
Jusuf Serang Kasim atau lebih akrab dipanggil Jusuf SK, lahir di Tarakan 2 Februari 1944. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Unhas Makassar. Suami dari Hj. Elisabeth Venny serta Bapak dari Syarifah Adriani, Sofyan Kurniawan, dan Ary Yusnita serta bapak angkat dari yulita. Sempat pula mengenyam pendidikan di Management Course and Quality Assurance, Birmingham University dan Kings Fu…
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni undang-undang nomor 22 tahun 1999. Sementara itu yang dimaksudkan dengan Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus …
Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing masyarakat. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperbaiki peningkatan pelayanan publik (masyarakat). Saat ini bentuk pelayanan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah daerah antara lain adalah Mal pelayanan publik, menyusu…
Otonomi daerah akan mencapai titik paripurna jika dan hanya jika pendiri kokoh di atas empat pilar kewenangan: mengatur dan mengurus urusan pemerintahan (desentralisasi adminitrasi), menata sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran (desentralisasi fiscal), membuka partisipasi dan representasi rakyat dalam kebijakan dan pemilihan pejabat publik ( desentralisasi politik), dan memfasilitasi sekter …
SELAIN PILKADA LANGSUNG sebagai wujud otonomi yang telah mengubah secara fundamental peta kekuatan politik di daerah, komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan otonomi daerah juga terlihat jelas dengan peningkatan signifikan anggaran keuangan yang ada dalam kontrol pemerintah daerah, utamanya di tingkat kabupaten/kota. Selain itu buku ini disajikan secara ringan dan ringkas untuk konsumsi …
Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi (otonomi daerah) pada 1999 memberikan kewenangan lebih luas bagi pemerintah kabupaten dalam membangun daerahnya. Guna mendukung dan mencapai keberhasilan sistem ini, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan instruksi untuk membentuk wadah kerja sama pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, yaitu Asosiasi Pemerintah Kab…
Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan kepada masyarakat, maupun meningkatkan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Kriteria yang dipertimbangkan dalam pemberian otonomi ini diantaranya SDM, pendapatan asli daerah, dan potensi daerah. Apa dan bagaimana? Bermanfaat bagi mahasiswa, …