/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 50" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Hukum%" ]
Buku Hukum Ekonomi di Indonesia ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik akademisi, praktisi, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya di bidang hukum ekonomi di Indonesia. Buku ini ditulis secara luas dan mendalam, membahas mengenai ; hukum pada umumnya, hukum perdata, hukum perseorangan, hukum kebendaan, hukum perikatan, hukum perjanjian syariah dalam ekonomi syariah, hukum dagang, m…
Hukum Perusahaan merupakan serangkaian peraturan yang mengatur bentuk-bentuk badan usaha dan jenis-jenis usaha di Indonesia.Hukum yang satu ini begitu pesat perkembanganya sehingga para pelaku bisnis dan mahasiswa perlu memiliki pengetahuan yang kuat mengenai dasar-dasar hukum perusahaan khususnya berkenaan dengan bentuk-bentuk badan usaha atau organisasi usaha yang saat ini berlaku di Indonesia.
Sejak tahun 2014 pengelolaan barang milik negara/daerah untuk pertamakali pengaturannya diatur melalui Peraturan Pemerintah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan khusus untuk pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pe…
Teori Maslahat memiliki relevansi dengan perundang undangan pidana khusus di Indonesia yakni UU Perberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Terorisme.
"Pada garis besarnya, buku ini berisikan penjelasan yang luas tentang tata cara (prosedur) beracara di pengadilan perdata, yaitu sebelum, pada saat dan sesudah persidangan yang dituangkan dalam 14 (empat belas) bab besar. Bab pertama membahas tentang surat kuasa, mengenai pengertian, jenis dan bentuknya, Bab dua sampai bab empat mengkaji tentang surat gugatan termasuk gugatan perwakilan kelompo…
Pada garis besarnya, buku ini berisikan penjelasan yang luas tentang tata cara (prosedur) beracara di pengadilan perdata, yaitu sebelum, pada saat dan sesudah persidangan yang dituangkan dalam 14 (empat belas) bab besar. Bab pertama membahas tentang surat kuasa, mengenai pengertian, jenis dan bentuknya.rnrnBab dua sampai bab empat mengkaji tentang surat gugatan termasuk gugatan perwakilan kelom…
Buku ini berisikan pembahasan tentang hukum penyelesaian sengketa secara cerdas dan kemprehensif meliputi perkembangan hukum penyelesaian sengketa di indonesia dan internasional.
Tidak sedikit peraturan daerah yang disusun secara tidak responsif dan partisipatif. Akibatnya, pelaksanaan peraturan daerah tidak maksimal, lantaran tak sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Selain karena pragmatisme pembentuk kebijakan, situasi ini juga sedikit banyak dipengaruhi oleh minimnya kapasitas yang dimiliki dalam penyusunan draft peraturan daerah. Di si…
Pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia membuat prinsip checks and balances, supremasi konstitusi, dan kepatuhan pada prinsip hierarki norma tidak bekerja secara ideal. Desain konstitusional baru tersebut—yang meletakkan pengujian perda sebagai lingkup kewenangan Mahkamah Agung—telah meng…
Persepsi masyarakat awam mengenai omnibus law masih beraneka ragam. Penjelasan dari para sarjana hukum juga cenderung sepotong-sepotong. Terlebih teknik pembentukan undang-undang melalui metode omnibus law tergolong baru dan belum banyak diterapkan di negara-neraga lain.rnBahkan, di lingkungan negara-negara common law sebagai tempat asal muasalnya pun masih tergolong kontroversial. Buku ini men…