Hambalang the X Files: siapa setelah Anas

Buku ini menceritakan secara gamblang kasus korupsi proyek hambalang

Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi

Buku ini membahas hukum ketenagakerjaan Indonesia secara menyeluruh, meliputi: asas, hakekat, sifat, dan kedudukan hukum ketenagakerjaan; sejarah dan politik hukum ketenagakerjaan; sumber-sumber hukum ketenagakerjaan; hubungan kerja, hubungan industrial, serikat pekerja, upah, jamsostek, PHK, perselisihan hubungan industrial.

Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-007-585-6

Collation

viii, 212 hlm; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.02 JAZ h

Hukum Pidana Anak

Dalam buku ini diuraikan dengan lugas mulai dari gejala dan timbulnya kenakalan anak serta prosedur pemeriksaan serta batas pemidanaan anak sehingga hak-hak anak atas perlindungan hukum. Bagi setiap mahasiswa yang mengambl program studi hukum pidana, buku ini wajib untuk dimiliki sebagai referensi dalam kajian hukum pidana anak. Demikian juga para praktisi hukum yang banyak terlibat dalam prose…

Pengantar Hukum Telematika: suatu kompilasi kajian

Berdasarkan kenyataan sekarang ini, banyak para praktisi yang mengatakan bahwa ada kesenjangan (gap) antara hukum dan teknologi. Sementara itu, teknologi bisa seirama dengan manajemen sehingga serinng dikataka bahwa hukum selalutertinggal atau terlambat dalam mengimbangi perkembangan teknologi yang sangat dinamis.

Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu

Buku ini merunut dan turut menjernihkan berbagai isu kontroversial yang muncul menyusul Amandemen atas UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pada 1999-2002. Analisisnya bersifat akademik-ilmiah tetapi penyajiannya bergaya bahasa populer dan mudah dicerna.

Suara Publik Bergaung di MK: Kepedulian dan Perhatian Masyarakat pada MK

Di tengah pertarungan dalil dan bukti di ruang sidang utama gedung Mahkamah Konstitusi antara tiga tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024, publik juga menyuarakan kegelisahan mereka melalui “amicus curiae” atau pandangan para sahabat pengadilan. Setidaknya 51 pihak, baik perorangan, perkumpulan akademisi, organisasi advokat, seniman, pemerhati pemilu dan dem…

Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik

Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salah satu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…

Hukum administrasi dan good governance

Tanpa hukum administrasi tidak mungkin asas negara hukum dapat diwujudkan. Demikian pula dengan isu good governance tidak mungkin good governance dapat terwujud tanpa hukum administrasi. Dengan demikian pembangunan hukum seyogianya pertama-tama diarahkan kepada pembangunan hukum administrasi. Arah pembangunan hukum administrasi pertama-tama hendaknya ke arah kondifikasi hukum administrasi umum.…

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Obyek kajian hukum administrasi ada­lah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkung­an kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertum­pu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan negara hu­kum, penyelenggaraan kekuasaan Peme­rintahan hendaknya memberikan jaminan perlindunga…