/home/u612842942/domains/perpustakaan.kemendagri.go.id/public_html/opac/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Ilmu Hukum%" ]
Kajian hukum peraturan daerah (Perda) tentang penanaman investasi di daerah menunjukkan bahwa perda tersebut bertujuan menciptakan kemudahan dan insentif bagi investor, namun sering kali ditemukan permasalahan seperti inkonsistensi antar perda, yang dapat menghambat iklim investasi. Analisis hukumnya melibatkan peninjauan dasar hukum yang lebih tinggi seperti UU 25/2007 dan UU 23/2014, serta ev…
Buku ini ingin mengajak para pembaca sekaligus memberi gambaran bagaimana seharusnya sebuah negara hukum yang demokratis dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan konstitusi negara secara konsekuen. Pada abad 21, para penyelenggara negara harus lebih cerdas dalam pengelolaan negara yang dikenal sebagai “negara hukum yang demokratis” (democratische rechtsstaat) atau dalam konteks konstitusi…
Substansi: Buku ini mengkaji beberapa bab pokok dari Hukum Administrasi, baik teoritis maupun praktis guna memahami Hukum Administrasi secara parsial. Pemahaman secara parsial tersebut sangat perlu guna menuju pemahaman yang komprehensif, menyeluruh dan tajam terhadap Hukum Administrasi, mengingat kajian Hukum Administrasi berkaitan dengan tugas dan wewenang pemerintah yang sekarang berkembang …
Buku ini memuat secara utuh tentang segala tindak dan kebijakan Pemri untuk AMM, selama melaksanakan tugasnya di Aceh mulai dari proses pra MoU Helsinki, hingga tahap-tahap implementasi damai itu sendiri. Seperti proses decommisioning, relokasi pasukan, pembuatan UUPA hingga Pilkada serta rangkaian pertemuan rutin CoSA.
Istilah perjanjian-perjanjian khusus" adalah terjemahan dari istilah Belanda "bijzondere overeenkomsten" istilah "delik-delik khusus" adalah terjemahan dari istilah Beianda "bij- zondere delicten". Perkataan "khusus" dipakainya disitu menunjukkan bahwa itu merupakan lawan dari perjanjian pada umumnya atau tindak pidana pada umumnya.
Pembelaan publik pada Eliezer bukanlah pembelaan pada seorang eksekutor, sebagaimana dikonstruksikan jaksa. Pembelaan publik pada Elizer adalah perjuangan sebuah nilai, nilai kejujuran dan nilai kebenaran, yang justru kian langka di Republik ini. Ketika nilai kejujuran dan kebenaran dicampakkan, rindu negeri akan keadilan bakal kian dalam.. Sejak penembakan Brigadir 'Nofriansyah Yosua Hutabara…
Buku ini berisikan metode penelitian hukum. Penyusunan metode penelitian hukum, sehingga dapat dijadkan rujukan dalam penulisan karya ilmiah dan jurnal ilmiah dibidang hukum. Buku ini sangat sesuai bagi para peneliti dalam menyelesaikan kerangka penelitian.
Buku Ini, mengetengahkan fenomena sosial kehidupan masyarakat dalam beragama dan kepercayaan yang pada frase awal, agama dan kepercayaan merupakan totalitas sumber kearifan, budi luhur, cinta kasih, harmonis dan perdamaian di antara sesama manusia
Karya Dr. Edy Ikhsan ini mengambil posisi yang distingtif dengan arus utama Ilmu Hukum yang cenderung normatif dan positivistik. Buku ini justru mengandaikan bahwa hukum dan semua bentuk kebijakan publik adalah bersifat 'politis': ia produk pertarungan kepentingan dan subyektivitas. Karena itu, penulis meyakinkan kita bahwa hukum pertanahan, putusan pengadilan, serta pengakuan hak-hak masyarak…
Teori Hukum tidak dapat berpuas diri dalam suatu kemashuran (popularitas) yang besar. Hal itu mewujudkan sebuah rintangan. Bagi banyak orang, hukum dan teori hukum adalah dua obyek studi yang terpisah, masing-masing dikhususkan bagi dua jenis yuris yang bebas yang satu dari yang lainnya: yang satu kabur, untuk sebagian tidak relevan dan untuk sisanya berlebihan, yang kedua solid, berguna …