Buku "Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Implementasi Kebijakan Publik" menjelaskan bagaimana sistem informasi berbasis teknologi digunakan untuk mengelola data kependudukan, mulai dari pendaftaran penduduk hingga pencatatan sipil, sebagai bagian dari pelayanan publik negara. Buku ini kemungkinan menganalisis aspek implementasi dan dampaknya terhadap kualitas layanan publik…
Buku ini menghadirkan pendekatan segar dalam dunia pemerintahan melalui paradigm profetik-sebuah kerangka kerja yang mengintergrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam pelayanan publik. Dipelopori oleh Razilu, nilai-nilai spiritual ini mengajak ASN untuk memaknai tugas sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan, bukan sekadar rutinitas administratif. Dengan landasan kemanuniaan, kelimuan, kehambaa…
Fungsi utama dari pemerintahan daerah ialah menyediakan “public goods and services” yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah. Pemerintahan Daerah menghasilkan public goods berupa barang-barang untuk kepentingan masyarakat daerah seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung. Pemerintah daerah juga harus menyediakan public services berupa sekolah, pasar, terminal, rumah sakit dll. Juga harus menye…
Setelah kurang lebih satu tahun buku ini diterbitkan, Alhamdullilah buku ini dicetak ulang. Penulis bersyukur bahwa gagasan yang disam paikan dalam buku ini memperoleh sambutan yang baik dari para maha siswa, pemerhati, dan pakar adrninistrasi publik. Ketika buku ini dicetak ulang penulis mencoba memperkaya pembahasan berbagai isu yang ada di Bab I Mengembangkan Sistim Pelayanan Publik Dala…
Birokrasi yang efisien dan efektif dapat tersusun, apabila didukung kepemimpinan yang visioner dan memiliki personality, ability dan capability, toleransi dan integritasi yang tinggi, serta didukung oleh desain organisasi pemerintahan yang efektif yakni miskin struktur dan kaya fungsi. Kedua aspek tersebut akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance), da…
Buku ini mengupas secara komprehensif tentang bagaimana menciptakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas yang berorientasi pada masyarakat. Pelayanan yang baik akan berimplikasi terhadap kepuasan masyarakat, sehingga partisipasi aktif dan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dapat terjalin dengan baik. Jika konektivitas dan partisipatif sudah terbangun secara sistemati…
Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing masyarakat. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperbaiki peningkatan pelayanan publik (masyarakat). Saat ini bentuk pelayanan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah daerah antara lain adalah Mal pelayanan publik, menyusu…
Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah ternyata saat ini masih belum memenuhi harapan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah perlunya standar pelayanan publik. Standar ini merupakan tolok ukur penyelenggaraan pelayanan bagi pelaksana dan pengguna layanan. Komponen ini kemudian bisa menjadi acuan untuk mengukur efektivitas pela…
Berdirinya pelayanan terpadu generasi ketiga, yakni Mal Pelayanan Publik (MPP), dinilai sebagai langkah pembaruan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. Mal Pelayanan Publik dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pihak swasta dalam satu gedung. Buku ini fokus pada bagaimana meningkatkan mal pelayanan publik. Gambaran dari uraian …
Tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satunya adalah menyediakan pelayanan publik. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa pembangunan wilayah sangat berkaitan erat dengan bagaimana pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. Pemerintah mempunyai kek…